Presiden Jokowi (kanan) berdiskusi dengan Menko Polhukam Wiranto (kiri), Kepala BIN Budi Gunawan (kedua kiri) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah) ketika mengunjungi lokasi yang rusak akibat gempa di kawasan Petobo, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, 3 Oktober 2018. Lumpur hitam setinggi lima meter memorak-porandakan bangunan di bagian barat dari rumah sakit bersalin, menutup semua akses rumah-rumah warga. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019.
Presiden dalam sambutannya menjelaskan peran BMKG diperkuat untuk memberikan pemahaman potensi bencana kepada masyarakat dalam mengurangi risiko-risiko bencana.
"Kebijakan nasional dan daerah harus bersambungan dan sensitif semuanya, dan harus antisipatif semuanya terhadap kerawanan bencana yang dimiliki," kata Jokowi.
Menurut dia, risiko terjadinya bencana baik karena berada di kawasan cincin gunung berapi, maupun banjir dan longsor harus dapat diinformasikan kepada masyarakat secara luas.
"Saya melihat sekarang kalau ada gempa bumi misalnya dengan magnitudo 5,5 atau di atasnya langsung di televisi keluar ada atau tidaknya potensi tsunami yang dulu-dulunya tidak pernah. Ini sebuah lompatan kemajuan yang sangat baik dari BMKG," kata Jokowi.
Presiden juga mengapresiasi Rakornas BMKG yang akan dilaksanakan serta pemanfaatan teknologi buatan putra putri bangsa.
Selain Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, acara pembukaan itu dihadiri oleh sejumlah pegawai BMKG, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.
