TEMPO.CO, Jakarta – Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), bersama Google News Initiative dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengembangkan program literasi media yang komprehensif untuk membantu masyarakat menangani fenomena disinformasi atau kabar hoax di internet.

Literasi itu diwujudkan dalam program Stop Hoax Indonesia berupa loka karya di 17 kota untuk meningkatkan kemampuan verifikasi informasi yang tersebar secara daring di sosial media.

Mafindo akan mengajarkan cara mendeteksi kebohongan yang biasa dipakai untuk membohongi masyarakat agar percaya pada berita tertentu, khususnya pada generasi muda dan ibu rumah tangga.

“Ibu rumah tangga menjadi salah satu unsur dalam ekosistem penyebaran informasi, sedangkan anak muda dapat mengidentifikasi hoax, tapi masih banyak yang apatis. Mereka merupakan agen perubahan,” kata Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho di Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2019.

Peluncuran program Stop Hoax Indonesia dilakukan bersamaan dengan lomba periksa fakta yang dihadiri para mahasiswa di Jakarta pada 7 Agustus 2019. Tempo/Caecilia Eersta

Sesi loka karya akan diadakan di berbagai sekolah dan kampus mulai Agustus hingga November 2019. Program Stop Hoax Indonesia dirilis bersamaan dengan Lomba Periksa Fakta yang menjadi program Mafindo untuk mendorong generasi muda memerangi hoax serta menjadi tonggak edukasi cek fakta.

Tidak hanya itu, dalam memerangi berita bohong di Indonesia, pemerintah melalui Kemkominfo juga membentuk situs Prosa, yaitu layanan chatbot pendeteksi hoaks yang terkoneksi dengan aplikasi pesan instan Telegram. Informasi klarifikasi hoaks yang disajikan chatbot berasal dari database atau pangkalan data mesin AIS Kemkominfo.

“Setelah pemilu selesai, hoax mengenai politik semakin menurun. Namun muncul hoax mengenai bencana alam, kesehatan dan isu sosial lainnya,” ujar Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Kemkominfo, Riki Arif Gunawan.

“Disinformasi merupakan fenomena global yang menjadi permasalahan tiap negara di dunia. Setiap negara memiliki caranya masing-masing untuk mencegah peredaran berita bohong,” ujar Masato Kajimoto, akademisi dari Journalism & Media Studies, Hong Kong Univeristy.

Menurut Masato minimnya pemikiran kritis juga menjadi masalah penyerapan disinformasi di masyarakat, bukan hanya masalah literasi. Kerjasama antara akademisi dan jurnalis juga diperlukan untuk memaksimalkan proses pemilihan berita yang layak untuk disebarkan kepada masyarakat luas.

Berita lain terkait penanganan kabar hoax, bisa Anda simak di Tempo.co.

CAECILIA EERSTA