TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy menyatakan bahwa ibu kota baru di Kalimantan Timur akan mempermudah pemerataan pendidikan.

Pernyataan itu setelah sebelumnya, Senin, 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan wilayah ibu kota baru. Lokasi itu sebagian besar di Kabupaten Penajam Utara dan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"Justru selama ini salah satu kendala kita memeratakan kualitas pendidikan di tanah air itu terkendala karena ada semacam bias posisi pengambilan keputusan yang ada di Jakarta. Sehingga menjadi aksesnya atau porosnya itu tidak berada di tengah," kata Muhajir, setelah membuka Seminar Majapahit di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Agustus 2019.

Menurut Muhajir, jika seandainya ibu kota betul pindah ke tempat yang lebih tengah, yaitu di wilayah Kalimantan, itu akan mempermudah upaya untuk memeratakan pendidikan berkualitas seluruh Indonesia. "Paling tidak kesenjangan yang masih sangat menganga ini bisa segera kita atasi," kata Muhajir.

Muhajir mengatakan tema besar tahun ini bagi kementerian untuk pemerataan yang berkualitas. "Karena itu, strategi yang kita pilih itu sistem zonasi, dan ini akan kita jadikan platform kebijakan percepatan pemerataan pendidikan untuk ke depan. Kita menunggu Perpres-nya, sudah diusulkan," tutur Muhajir.

Selain sistem zonasi untuk peserta didik, Kemdikbud juga akan melakukan sistem zonasi untuk guru. "Setelah (peserta didik) kita ikuti dengan zonasi guru nanti, atau pemerataan guru. Kemudian juga sedang kita upayakan pemerataan dalam hal kesejahteraan," ujar Muhajir.