Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang bernama Bonita ini akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan di hari ke 108, di Estate Eboni PT. Tabung Haji Indo Plantation (THIP), 20 April 2018. Usai ditangkap, Bonita dievakuasi ke Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya, Yayasan Arsari Djojohadikusumo. facebook/Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis lingkungan dan perlindungan satwa WWF menyatakan relokasi atau pemindahan harimau sumatera (panthera tigris sumatrae) tidak bisa jadi solusi untuk mengatasi konflik harimau dengan manusia di Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.
Humas WWF Program Riau Syamsidar, di Pekanbaru, Jumat, 1 November 2019, menyatakan bahwa mempertahankan satwa di habitat aslinya adalah pilihan terbaik karena belum ada kepastian apakah satwa yang direlokasi mampu beradaptasi dengan habitat barunya. Ditambah lagi ancaman serupa juga sama, yakni deforestasi, degradasi kawasan, kebakaran hutan, dan perburuan, juga terjadi di hampir semua kawasan.
"Sehingga relokasi (harimau) mungkin bisa menjadi pemicu konflik di tempat baru, jika tidak ada monitoring dan penanganan yang intensif," kata Syamsidar.
Ia mengatakan hal tersebut menanggapi konflik manusia dengan harimau sumatera yang sudah menelan tiga korban jiwa pada tahun ini di Kecamatan Pelangiran, Indragiri Hilir, Riau. Akibatnya, muncul keresahan dari warga Desa Tanjung Simpang di daerah tersebut dengan menyurati kepala daerah setempat agar ada kebijakan merelokasi satwa dilindungi tersebut.
Menurut Syamsidar, hasil monitoring WWF menunjukkan 75 persen keberadaan harimau dan gajah sebagai mamalia, berjelajah luas berada di luar kawasan konservasi. Kawasan itu sudah berubah fungsinya dari habitat asli ke bentuk penggunaan lain, sementara keberadaan mereka tetap ada di sana.
Tumpang tindih penggunaan ruang yang sama dengan aktivitas manusia akan menimbulkan konflik.
"Untuk kondisi seperti ini, konflik mungkin tidak bisa dihilangkan sama sekali. Tetapi yang dapat dilakukan adalah pencegahan terjadinya konflik dengan penerapan praktik-praktik pengelolaan yang baik di konsesi-konsesi tersebut," ujarnya.
Ia menyatakan Riau memerlukan sebuah satuan tugas khusus untuk penanganan konflik satwa liar dengan manusia. Menurut dia, pada tahun 2007 pernah dibentuk sebuah satgas melalui Surat Keputusan Gubernur Riau, yang berisikan berbagai lembaga dan organisasi terkait.
