TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah rilis berjudul "GEBRAKAN NADIEM" beredar luas di media sosial mulai Kamis, 7 November 2019. Rilis, berisi 10 butir usulan Ikatan Guru Indonesia yang bersama 22 organisasi guru dan komunitas guru bertemu Mendikbud Nadiem Karim pada 4 November 2019.

Berkaitan dengan beredarnya pesan tersebut, Pengurus Ikatan Guru Indonesia (IGI) mengeluarkan pernyataan bahwa rilis tersebut telah ditambah pernyataan oleh pihak lain.

Dalam klarifikasi melalui surat nomor 021.1/PMP/00715/XI/2019, IGI menyatakan, yang beredar di masyarakat adalah 10 butir usulan mereka kepada Mendikbud Nadiem Makarim.

"Berita/ rangkuman usulan dari IGI yang beredar berjudul: 'GEBRAKAN NADIEM' dengan isi yang sama persis dengan usulan dari IGI, namun di bawah point ke-10 tertulis: 'Kesepuluh upaya tersebut kebanyakan mendapatkan respon positif dari netizen.' Bukan merupakan tanggung jawab kami (IGI) karena berita/rangkuman usulan tersebut diubah judulnya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," demikian tertulis dalam surat itu.

Sebelumnya, beredar rilis berjudul "GEBRAKAN NADIEM," yang menyatakan bahwa IGI bersama 22 organisasi guru dan komunitas guru diundang khusus Mendikbud Nadiem 4 November 2019. "Nadiem membuka pembicaraan dengan meminta seluruh undangan tidak mengangkat masalah tapi memberikan solusi," begitu bunyi rilis yang beredar disertai 10 hal yang diajukan.

Surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IGI Muhammad Ramli Rahim itu bertanggal 7 November 2019.

Dalam surat IGI juga menyampaikan bahwa berita/rangkuman usulan yang diedarkan adalah dengan judul "NADIEM MENDENGAR" dan di bawah 10 usulan dari IGI tersebut tertulis: Jakarta, 4 November 2019, Muhammad Ramli Rahim, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia.

Melalui surat itu IGI juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Nadiem Makarim selaku Mendikbud atas ketidaknyamanannya. IGI juga menghimbau kepada segenap anggota IGI di seluruh Indonesia untuk ikut membantu memberikan klarifikasi dengan mengedarkan surat klarifikasi.

"Kepada segenap masyarakat khususnya kalangan pendidik di seluruh Indonesia untuk tidak mudah meneruskan/mem-broadcast suatu berita jika belum pasti kebenarannya," demikain tulis IGI.