TEMPO.CO, Bandung - Majelis Senat Akademik 11 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) meminta kewenangan soal proses pengusulan guru besar ke Mendikbud Nadiem Makarim.

Alasannya karena pengurusannya di bagian Pendidikan Tinggi ruwet. "Pernah kawan saya itu berkasnya hilang," kata Ketua Majelis Senat Akademik 11 PTNBH periode 2019-2024 Nachrowi Djalal Nachrowi di sela acara Sidang Paripurna di Bandung yang berlangsung 9-10 Desember 2019.

Meskipun telah berganti dengan pengiriman berkas elektronik atau digital, pengusulannya, kata dia, tetap banyak yang masuk ke kementerian.

Soal pengusulan guru besar, ujar Nachrowi, merupakan salah satu masalah yang dibahas sidang majelis. "Di Kemendikbud itu mengevaluasi calon-calon guru besar dari seluruh Indonesia," ujar Nachrowi, Senin, 9 Desember 2019.

Nachrowi berharap Kemendikbud mendelegasikan sebagian prosesnya ke 11 PTNBH. "Kami diberi wewenang lah dikoreksi di situ (hasil) finalnya dikirim ke kementerian," ujarnya. Tujuannya untuk mengurangi lamanya proses pengusulan guru besar.

Selain itu Majelis Senat Akademik 11 PTNBH mengusulkan agar Kemendikbud tidak hanya mengakui indeks Scopus dan web of science bagi artikel-artikel ilmiah yang diajukan sebagai persyaratan khusus ke guru besar untuk dinilai.

"Selain Scopus ada indeks lain yang digunakan, memang Scopus lengkap sekali tapi yang lain ada," kata Nachrowi.

Kemudian masalah lain yang dibahas yaitu soal berbagi sumber daya perguruan tinggi. Sekarang ini dari 11 PTNBH ada yang sudah maju dalam arti ranking internasionalnya sudah tinggi seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada.

Dia berharap 11 PTNBH itu saling berbagi dan berkolaborasi serta melupakan ego lembaga. "Kita ingatkan masa itu sudah berlalu saatnya berkolaborasi," ujar Nachrowi.

Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran Oekan S. Abdoellah dalam pidatonya mengatakan Majelis Senat Akademik PTNBH harus menjadi pelopor transformasi sistem pendidikan tinggi nasional di era disrupsi teknologi digital.

Sidang paripurna itu dihadiri 114 orang dari 11 PTNBH, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Diponegoro, serta Universitas Hasanuddin.