TEMPO.CO, Jakarta - Keinginan warga untuk melakukan mudik Idul Fitri 2020 masih tinggi, meskipun pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk tidak bepergian, baik di dalam maupun ke luar kota, sebagai upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19.

Hasil survei Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan yang menjalankan Studi Sosial COVID-19 berupa survei Persepsi Masyarakat terhadap Mobilitas dan Transportasi, menunjukkan bahwa persentase responden yang berencana mudik masih tinggi, yaitu 43,78 persen responden, dan sisanya (56,22 persen responden) menjawab tidak akan mudik.

Salah seorang peneliti Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) yang juga terlibat dalam Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan Dicky Pelupessy menuturkan hasil survei tersebut menunjukkan masih banyak penduduk yang merencanakan mudik saat libur lebaran di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum mereda ini.

"Berkenaan dengan keputusan mudik, sebanyak 69,06 persen responden menjawab mudik untuk keperluan Idul Fitri, dan sejumlah 60,88 persen responden akan berangkat pada waktu cuti bersama Idul Fitri," kata Dicky melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 April 2020.

Melihat besarnya animo masyarakat untuk tetap mudik, Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan merumuskan beberapa antisipasi. Pertama, kampanye mengubah rencana masyarakat untuk tidak mudik Idul Fitri sebagai upaya mengurangi risiko penularan COVID-19. Kedua, pengaturan dan antisipasi pergerakan masyarakat dari provinsi asal menuju provinsi dan kabupaten atau kota tujuan mudik. Ketiga, pengaturan dan antisipasi moda transportasi yang akan digunakan oleh masyarakat, terutama mobil, pesawat, dan kereta api sebagai tiga moda utama pilihan masyarakat untuk mudik.

Dicky menegaskan pentingnya intervensi pemerintah dalam mengesahkan dan menerapkan kebijakan yang lebih tegas untuk melarang masyarakat berkumpul bersama, baik untuk kegiatan ibadah, mudik, ataupun kegiatan lainnya. Ia menilai bahwa hal ini sangat diperlukan dan tidak terbatas hanya pada pembatasan atau karantina wilayah semata.

"Dengan terciptanya penerapan kebijakan yang tepat dan cepat tanggap dari pemerintah, masyarakat akan mampu bertahan menghadapi situasi pandemi dan akan dapat menyelamatkan lebih banyak masyarakat di Indonesia," kata dia.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UI, Abdul Haris, menambahkan peran pemerintah untuk menerapkan intervensi sosial saat pandemi sangat dibutuhkan untuk mencegah masyarakat mudik yang berpotensi semakin menyebarluaskan virus. "Hal itu akan menghambat proses pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia," kata dia.

Data lain dari hasil survei itu menunjukkan walaupun hampir semua responden (98,05 persen) mengetahui tentang kelompok yang rentan COVID-19 dan orang sehat dapat menjadi carrier (98,6 persen), namun hanya 32,07 persen responden yang mengaku sangat khawatir akan menularkan COVID-19 dan 10,25 persen responden mengaku tidak khawatir sehingga tetap berencana mudik. Hal ini didasari alasan bahwa responden merasa sehat dan mengetahui kondisi kampung halaman baik-baik saja.

Di sisi lain, responden yang memilih mudik akan melakukan beragam upaya pengurangan risiko penularan, seperti tindakan rajin mencuci tangan (37,58 persen), mengurangi kontak fisik seperti bersalam-salaman (36,02 persen), menjaga jarak saat berkomunikasi langsung (34,31 persen), memakai masker (31,82 persen), serta tidak mengadakan acara silahturahmi skala besar (30,96 persen).

Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan merupakan kolaborasi para peneliti kebencanaan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), UI, Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, U-INSPIRE, Jurnalis Bencana dan Krisis Indonesia serta didukung oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Survei Studi Sosial COVID-19 mengenai Mobilitas dan Transportasi melibatkan masyarakat umum sejumlah 3.853 responden dengan rentang usia 15–60 tahun ke atas.

IRSYAN HASYIM