Jokowi Puji Konsorsium Riset yang Ciptakan Produk Anti Covid-19

Rabu, 20 Mei 2020 16:10 WIB

Ilustrasi Covid-19.

TEMPO.CO, Jakarta- Presiden Joko Widodo atau Jokowi meluncurkan produk-produk yang dikembangkan Konsorsium Riset dan Teknologi yang digagas Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Konsorsium tersebut sudah menghasilkan 55 produk inovasi yang digunakan untuk membantu menangani pandemi Covid-19.

Dalam video konferensi ‘Peluncuran Produk Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19’, Jokowi menerangkan, saat ini dunia sedang beradu cepat menangani wabah Covid-19 dan Indonesia harus menjawab dengan inovasi dan karya nyata yang konkret.

“Di Hari Kebangkitan Nasional ini kita bisa merujuk pada perjuangan dr Cipto Mangunkusumo yang berjuang di garis depan mengatasi penyakit pes yang mewabah saat itu, hari ini kita patut berbangga, karena kita mampu menghasilkan karya yang sangat dibutuhkan,” ujar dia, Rabu, 20 Mei 2020.

Tim konsorsium sudah memperlihatkan secara langsung sembilan produk unggulan kepada Jokowi, diantaranya adalah PCR Test Kit, Rapid Diagnostic Test, Ventilator, Imunomodulator, Plasma Convalesence, Mobile Laboratory BSL 2, AI Detection Covid-19, Robot Lampu Ultraviolet dan Robot Raisa, Powered Air Purifying Respirator.

Menurut Jokowi, semua produk tersebut sudah bisa diproduksi, Rapid Diagnostic Test dan PCR sudah bisa diproduksi lebih dari 100 ribu unit. “Semuanya sudah kita kerjakan sendiri, kemarin di istana saya sudah melihat produk tersebut,” kata Jokowi.

Advertising
Advertising

Jokowi menambahkan, “Ini adalah momentum baru bagi kebangkitan bangsa di bidang sains dan teknologi kita khususnya di bidang kesehatan.”

Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan dampak besar bagi kehidupan. Karena, kata dia, penyebaran virusnya sangat cepat dan membuat ancaman besar.

“Hari in saya ingin menyoroti mereka yang berjuang melawan pandemi di garis depan, mereka tidak sendiri ada peneliti dan inovator yang bisa membantu, dengan melakukan penelitian dan mengembangkan alat untuk menangani wabah Covid-19 ini,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, inovasi ada dua prasyarat: pertama ada kebaruan dan kedua harus ada nilai tambah yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial. “Di tengah pandemi ini kami ingin menjadi bagian dalam penanganan wabah Covid-19. Kami membentuk konsorsium dengan membuat berbagai produk untuk membantu dalam penanganan virus di Indonesia,” kata Bambang.

Konsorsium yang dibentuk Maret 2020 lalu itu terdiri dari lembaga pemerintah non-kementerian seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan.

Selain itu, dilibatkan juga perguruan tinggi yang mencakup Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), dan Universitas Airlangga, Surabaya.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

5 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

5 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

7 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

11 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

12 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

14 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

15 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

15 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

16 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

16 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya