Ke Pemerintah, Ahli: Investigasi Tren Meningkat Kematian Covid-19

Reporter

Antara

Jumat, 22 Mei 2020 10:10 WIB

Petugas dari Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota melakukan aksi kampanye bahaya Covid-19 dengan mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap dan peti mati di depan pemakaman Tanah Kusir, Jakarta, Kamis, 21 Mei 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli Virologi Universitas Udayana, Profesor G. N. Mahardika, meminta tak cemas dengan rekor penambahan kasus positif Covid-19 yang mendekati angka 1.000 orang pada Kamis 21 Mei 2020. Secara virologi, dia mengungkap ada masalah yang lebih besar yang sedang terjadi di Indonesia.

“Kecenderungan kasus fatal yang meningkat yang mesti segera diintervensi,” kata Mahardika dalam keterangan tertulisnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Yang mengkhawatirkan, menurutnya, justru tren angka kasus fatal yang kembali mendekati puncak sekitar hari ke-50 sejak konfirmasi Covid-19 pertama di Indonesia pada Maret lalu. Dia berharap tren ini mendapat perhatian serius dari pemerintah.

"Data kasus Covid-19 harian yang fatal yang mestinya membuat khawatir. Akar masalahnya harus segera diinvestigasi dan intervensi terbaik harus segera dilakukan," kata dia.

Ia mengaku sulit mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi pada statistik kematian itu. Penyebabnya bisa saja keterlambatan pelaporan atau letupan kasus satu bulan yang lalu. Sementara data umur pasien yang sedang dalam perawatan intensif juga sulit diakses. "Itu tantangan utama Indonesia saat ini," katanya.

Advertising
Advertising

Selain itu, Mahardika mengingatkan, pemerintah juga mesti segera menyediakan kamar perawatan rumah sakit untuk kasus berat yang memadai. Dia mengatakan pernah hitung untuk Indonesia dengan 280 juta penduduk, jumlah ketersediaan kamar rumah sakit dengan ventilator minimum 11.200 unit.

"Sebagai pembanding, Jerman konon punya 36 ribu kamar seperti itu, bahkan pasien berat dari negara lain sampai diterbangkan ke sana," katanya.

Setelah rumah sakit tersedia, menurut dia, barulah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dapat dilonggarkan dengan syarat warga bertingkah laku aman Covid-19. Mahardika merujuk perilaku memakai masker, membiasakan cuci tangan, menjaga jarak jika harus ke luar rumah.

Berita terkait

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

15 jam lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

21 jam lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

1 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

1 hari lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

1 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

7 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

7 hari lalu

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

7 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

8 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Pakar Politik Universitas Udayana Soal Putusan MK: Prosedur Hukum yang Robust, Apa Artinya?

9 hari lalu

Pakar Politik Universitas Udayana Soal Putusan MK: Prosedur Hukum yang Robust, Apa Artinya?

Tanggapan pakar politik Universitas Udayana Efatha Filomeno mengenai hasil putusan MK lalu yang disebutnya prosedur hukum yang robust.

Baca Selengkapnya