TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan keamanan siber Kaspersky menanggapi kabar pembobolan 2,3 juta data pemilih milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh hacker. General Manager Kaspersky untuk Asia Tenggara, Yeo Siang Tiong, menerangkan data pemilihan umum (pemilu) memang menjadi target yang matang bagi pelaku kejahatan siber.

Menurut Siang Tiong, pemilu menjadi bagian penting dan kritikal bagi seluruh negara secara global, serta menjadi elemen penting dari demokrasi apa pun. “Oleh karena itu, jumlah data yang dikumpulkan, ditransfer, dan disimpan juga menjadi target yang matang bagi para hacker,” ujar dia, dalam keterangan tertulis, Jumat 22 Mei 2020.

Siang Tiong melanjutkan, mengamankan data mulai dari proses menyalurkan hingga penyimpanan selalu menjadi tantangan bagi seluruh negara di dunia. Dia menyebut ada dua faktor yang menjadi tantangan. "Pertama, beragamnya sistem yang dikelola secara lokal dan, kedua, mesin warisan (legacy machine) pemilu sebelumnya yang tidak dirancang untuk dunia yang terhubung,” katanya.

Menurutnya, ruang siber sekarang terhubung, dan telah membuka ruang data pemilu bagi para peretas lokal maupun asing. Perangkat keras dan lunak lama yang digunakan, kata dia, juga menambah kesulitan untuk mengamankannya.

Siang Tiong menerangkan, penting bagi negara untuk membangun kepercayaan pada rakyatnya, dan mendorong transparansi dalam sistem. Artinya membuka kemungkinan untuk audit terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat dan menunjukkan bahwa pemilu adalah sesuatu yang ditanggapi dengan serius.

“Selain itu, negara juga dapat melibatkan para ahli atau pekerja di sektor keamanan untuk menyumbangkan wawasan dan pengetahuan mereka dalam menilai risiko dan menambal kemungkinan celah keamanan,” katanya menuturkan.

Siang Tiong menyarankan, untuk menjamin transparansi, meningkatkan kepercayaan, dan memperbarui sistem pemilihan, membutuhkan kolaborasi terbuka di antara organisasi publik dan swasta. Mencegah pelanggaran data dan peretas memasuki sistem pemilihan memang kini menjadi tantangan.

“Tapi dengan kerja sama yang bertujuan meningkatkan keamanan pemilu, setiap negara dapat menggagalkan upaya pelanggaran apa pun secara efektif di masa depan,” ujar Siang Tiong menambahkan.

Informasi peretasan data KPU datang dari akun Twitter @underthebreach, Kamis malam, 21 Mei 2020, yang sebelumnya mengabarkan kebocoran data 91 juta pengguna e-commerce Tokopedia pada awal bulan ini. "Aktor (peretas) membocorkan informasi 2.300.000 warga Indonesia. Data termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya," tulis akun tersebut.

Akun itu juga menyebutkan dugaan data yang diretas berasal dari 2013 hingga kini. Tak hanya itu, peretas juga mengklaim akan membocorkan 200 juta data lainnya. Dalam cuitannya, @underthebreach mengunggah foto tangkapan layar dari sebuah forum peretas yang memperlihatkan folder data daftar pemilih tetap untuk pemilihan legislatif 2014 asal berbagai kecamatan di Provinsi DIY.