2,3 Juta Data Pemilih di KPU Dibobol, 200 Juta Lainnya Diancam

TEMPO.CO, Jakarta - Peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Informasi itu datang dari akun @underthebreach, Kamis malam 21 Mei 2020, yang sebelumnya mengabarkan kebocoran data 91 juta pengguna ecommerce Tokopedia pada awal bulan ini.

"Aktor (peretas) membocorkan informasi 2.300.000 warga Indonesia. Data termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya," cuit @underthebreach.

Akun itu menyebutkan dugaan data yang diretas berasal dari data 2013 hingga kini. Tidak hanya itu, peretas juga mengklaim akan membocorkan 200 juta data lainnya.

Dalam cuitannya, @underthebreach mengunggah foto tangkapan layar di sebuah forum peretas yang memperlihatkan folder data daftar pemilih tetap untuk pemilihan legislatif 2014 asal berbagai kecamatan di Provinsi DIY. Dalam foto tangkapan layar lainnya tampak data berisi identitas, seperti nama, alamat, NIK, dan NKK.

"Sangat berguna bagi yang ingin membuat nomor telepon (Anda memerlukan NIK dan NKK untuk registrasi), atau untuk ambil data nomor telepon dari Indonesia," kata peretas.

Peretas mengaku mendapat data mentah dalam format pdf. Dia menyebutkan data tersebut didapat dari KPU sebagai organisasi resmi penyelenggara pemilu, dan mengatakan, "mendapatkan lebih dari 200 juta data masyarakat Indonesia, yang akan dibagikan segera."

Unggahan itu segera mendapat ribuan komentar atau balasan (retweet). Sebagian di antaranya bernada pesimistis dan menyindir ihwal kerahasiaan data pribadi di Indonesia. Sebagian lainnya berharap KPU dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bergerak cepat.

"Ini data yg sangat2 penting, bisa jadi disalahgunakan. Yg paling bahaya data ini bisa buat verifikasi untuk data finansial," bunyi penggalan kicauan seorang di antaranya.