"

2,3 Juta Data Pemilih di KPU Dibobol, 200 Juta Lainnya Diancam

Reporter

Ilustrasi proses peretasan di era teknologi digital. (Shutterstock)
Ilustrasi proses peretasan di era teknologi digital. (Shutterstock)

TEMPO.CO, Jakarta - Peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Informasi itu datang dari akun @underthebreach, Kamis malam 21 Mei 2020, yang sebelumnya mengabarkan kebocoran data 91 juta pengguna ecommerce Tokopedia pada awal bulan ini.

"Aktor (peretas) membocorkan informasi 2.300.000 warga Indonesia. Data termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya," cuit @underthebreach.

Akun itu menyebutkan dugaan data yang diretas berasal dari data 2013 hingga kini. Tidak hanya itu, peretas juga mengklaim akan membocorkan 200 juta data lainnya.

Dalam cuitannya, @underthebreach mengunggah foto tangkapan layar di sebuah forum peretas yang memperlihatkan folder data daftar pemilih tetap untuk pemilihan legislatif 2014 asal berbagai kecamatan di Provinsi DIY. Dalam foto tangkapan layar lainnya tampak data berisi identitas, seperti nama, alamat, NIK, dan NKK.

"Sangat berguna bagi yang ingin membuat nomor telepon (Anda memerlukan NIK dan NKK untuk registrasi), atau untuk ambil data nomor telepon dari Indonesia," kata peretas.

Peretas mengaku mendapat data mentah dalam format pdf. Dia menyebutkan data tersebut didapat dari KPU sebagai organisasi resmi penyelenggara pemilu, dan mengatakan, "mendapatkan lebih dari 200 juta data masyarakat Indonesia, yang akan dibagikan segera."

Unggahan itu segera mendapat ribuan komentar atau balasan (retweet). Sebagian di antaranya bernada pesimistis dan menyindir ihwal kerahasiaan data pribadi di Indonesia. Sebagian lainnya berharap KPU dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bergerak cepat.

"Ini data yg sangat2 penting, bisa jadi disalahgunakan. Yg paling bahaya data ini bisa buat verifikasi untuk data finansial," bunyi penggalan kicauan seorang di antaranya.

 







KPU Putuskan Nasib Partai Prima pada April 2023

1 hari lalu

Kantor DPP Partai Prima, Jakarta Timur, Jumat, 3 Maret 2023. Dalam keteranganya, Agus menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Pemilihan Umum 2024 ditunda dan berharap semua pihak menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Putuskan Nasib Partai Prima pada April 2023

Keputusan KPU terhadap Partai Prima disebut Idham punya sejumlah syarat. Pertama, dokumen perbaikan persyaratan parpol harus lengkap.


Sistem Ferrari Diretas, Data Pelanggan Terancam Dicuri

1 hari lalu

Logo Ferrari. TEMPO/Wawan Priyanto
Sistem Ferrari Diretas, Data Pelanggan Terancam Dicuri

Ferrari mengonfirmasi bahwa beberapa hari belakangan ini mereka menjadi korban peretasan pada sistemnya.


Partai Prima Siap Ikuti Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU

3 hari lalu

Kantor DPP Partai Prima, Jakarta Timur, Jumat, 3 Maret 2023. Dalam keteranganya, Agus menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Pemilihan Umum 2024 ditunda dan berharap semua pihak menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Partai Prima Siap Ikuti Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU

Keputusan Bawaslu ini, ujar Dominggus, menjadi jawaban atas gugatan Partai Prima soal pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU.


Frasa Gangguan Lainnya di UU Pemilu Digugat ke Mahkamah Konstitusi

5 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Frasa Gangguan Lainnya di UU Pemilu Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Advokat Viktor Santoso Tandiasa resmi mendaftarkan gugatan terhadap frasa gangguan lainnya yang terdapat di UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi


Buntut Putusan Penundaan Pemilu 2024, Pengacara Ini Akan Ajukan Judicial Review UU Pemilu

6 hari lalu

Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Komisi Pemilihan Umum Andi Krisna mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) 757/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST yang mengabulkan seluruh gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) atas KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat, 10 Maret 2023. Tempo/Eka Yudha Saputra
Buntut Putusan Penundaan Pemilu 2024, Pengacara Ini Akan Ajukan Judicial Review UU Pemilu

Viktor Santoso Tandiasa akan mengajukan uji materi terhadap dua pasal dalam UU Pemilu karena dinilai bisa menjadi pintu masuk penundaan Pemilu 2024.


Bamsoet Sebut Perlu Pembahasan Dampak Penundaan Pemilu pada Masa Jabatan Presiden

6 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Bamsoet Sebut Perlu Pembahasan Dampak Penundaan Pemilu pada Masa Jabatan Presiden

Bamsoet menyebut salah satu hal yang mengancam terjadinya penundaan pemilu adalah force majeure berupa kerusuhan, gangguan keamanan, dan bencana.


Membedah Cara Hacker Gunakan Video YouTube Buat Curi Data Pribadi Pengguna

6 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Membedah Cara Hacker Gunakan Video YouTube Buat Curi Data Pribadi Pengguna

Sebuah laporan baru menyebut bahwa aktor ancaman sekarang menggunakan video YouTube yang nota bene buatan AI untuk menyebarkan malware pencuri.


Tren Belanja Menjelang Ramadan, Penjualan Daging Sapi dan Bawang Naik Hampir 4 Kali

6 hari lalu

tokopedia
Tren Belanja Menjelang Ramadan, Penjualan Daging Sapi dan Bawang Naik Hampir 4 Kali

Tokopedia merilis tren belanja masyarakat menjelang Ramadan 2023. Berbagai kebutuhan khas Ramadan dan Lebaran diserbu pembeli.


Antisipasi Hambatan Suplai Logistik Pemilu, KPU Lakukan Pemetaan Jalur Distribusi

7 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Yulianto Sudrajat, ditemui di kantor KPU, Senin, 30 Mei 2022. TEMPO/Dewi Nurita
Antisipasi Hambatan Suplai Logistik Pemilu, KPU Lakukan Pemetaan Jalur Distribusi

KPU mengantisipasi hambatan suplai logistik pemilu dengan melakukan pemetaan jalur-jalur distribusi.


KPU Ajukan Tambahan Memori Banding Putusan Penundaan Pemilu

7 hari lalu

Ilustrasi KPU. TEMPO/Subekti
KPU Ajukan Tambahan Memori Banding Putusan Penundaan Pemilu

KPU mengajukan tambahan dalam memori banding atas putusan penundaan Pemilu kepada PN Jakarta Pusat. Ada soal kuasa hukum.