TEMPO.CO, Jakarta - Orang tua yang mampu secara ekonomi diminta tidak ngotot memaksakan anaknya masuk ke sekolah negeri jika tidak memenuhi persyaratan. Pemerhati pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis, Indra Charismiadji, menyampaikan itu menyoroti masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sedang bergulir.

"Logikanya sederhana, biarkan anak dari keluarga menengah ke bawah yang di sekolah negeri yang gratis, sedang yang mampu di sekolah swasta yang berbayar," ujar Indra di Jakarta, Selasa 23 Juni 2020.

Menurut Indra, selama ini sekolah negeri terutama yang berstatus favorit didominasi siswa dari keluarga mampu. Padahal di dekat sekolah tersebut terdapat anak usia sekolah, namun karena nilainya tidak mencukupi terpaksa sekolah di tempat lain.

Indra menjelaskan siswa dari keluarga mampu dengan mudah bisa mendapatkan nilai agar bisa masuk sekolah negeri tujuan, karena bisa mengakses bimbingan belajar. "Inilah yang menjadi masalah besar selama ini. Untungnya Pak Anies Baswedan mengubah aturan PPDB tanpa menggunakan nilai lagi," kata dia.

Indra mengingatkan agar orang tua siswa dari keluarga mampu peduli dengan sesama. Banyak anak dari keluarga tidak mampu yang hanya bisa bersekolah di sekolah negeri. "Sekolah di DKI Jakarta ini, sebenarnya kapasitasnya cukup untuk menampung semua anak sekolah," kata dia.

Indra juga menambahkan bahwa saat ini tidak ada lagi sekolah favorit dan non favorit. Kepala sekolah dan guru disebutnya rutin dirotasi setiap tahun agar kualitas pendidikan merata. Oleh karena itu, hendaknya orang tua jangan ngotot ingin memasukkan anaknya ke sekolah negeri tertentu.

Pada tahun ini, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta menerapkan prioritas usia tertua ke termuda, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Hal ini menuai protes dari sejumlah orang tua murid yang menginginkan seleksi hanya berdasarkan zonasi, tak perlu pakai urutan umur.