TEMPO.CO, Jakarta - Twitter mengungkapkan rencana untuk mengubah kebijakan barunya tentang bagaimana akun diverifikasi atau mendapatkan centang biru "verified" yang digunakan untuk mengautentikasi identitas akun, menyusul kritik yang bingung tentang siapa saja yang bisa mendapatkan lencana tersebut.

"Kami membagikan awal dari rencana kami untuk mengubah cara orang dapat mengidentifikasi diri mereka di Twitter, dimulai dengan verifikasi dan meminta publik untuk memberikan masukan tentang draf kebijakan verifikasi baru kami," ujar Twitter dalam postingan blog resminya, Selasa, 24 November 2020.

Twitter menghentikan program verifikasi publik tiga tahun lalu, setelah mendengar tanggapan bahwa sistem ini justru membingungkan banyak orang. Setahun kemudian, Twitter mendeprioritaskan pekerjaan ini untuk fokus melindungi percakapan publik pada momen kritis, seperti pemilu Amerika Serikat 2020.

"Kami berencana untuk meluncurkan kembali verifikasi, termasuk proses aplikasi publik baru, pada awal 2021. Namun pertama-tama, kami perlu memperbarui kebijakan verifikasi dengan bantuan Anda," kata Twitter.

Dengan mengajak pengguna untuk memberi masukan tentang draf kebijakan verifikasi, Twitter ingin memastikan bahwa sebagai layanan terbuka, aturan akan mencerminkan suara orang-orang yang menggunakan platformnya.

Kebijakan ini juga akan menjadi dasar untuk perbaikan di masa mendatang dengan menjelaskan apa arti verifikasi, siapa yang memenuhi syarat untuk verifikasi dan mengapa beberapa akun mungkin kehilangan verifikasi untuk memastikan prosesnya lebih adil.

Twitter mengatakan "lencana terverifikasi biru di Twitter membuat orang tahu bahwa akun untuk kepentingan publik itu asli. Untuk menerima lencana biru tersebut, akun Anda harus terkenal dan aktif."

Enam jenis akun yang telah diidentifikasi Twitter dimulai dari pertama pemerintah, kemudian perusahaan, merek dan organisasi nirlaba, selanjutnya berita, keempat hiburan, lalu olahraga, dan yang terakhir aktivis, penyelenggara acara dan individu yang berpengaruh lainnya.

"Kami juga telah menambahkan kriteria yang diusulkan untuk secara otomatis menghapus verifikasi dari akun, jika misalnya tidak aktif atau jika profil tidak lengkap, serta alasan untuk menolak atau menghapus verifikasi dari akun terkualifikasi tertentu yang ditemukan melakukan pelanggaran Peraturan Twitter berulang kali," ujar Twitter.

Twitter menyediakan laman survei untuk mengetahui tanggapan pengguna. Perusahaan media sosial itu juga bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah lokal tim khusus soal kepercayaan dan keamanan untuk memastikan semua perspektif terwakili.

Bagi pengguna yang lebih suka menge-Tweet dibandingkan mengikuti survei, Twitter juga akan mendengarkan melalui tagar #VerificationFeedback.

Periode tanggapan publik dimulai 24 November 2020, dan berlanjut hingga 8 Desember 2020, dan akan memperkenalkan kebijakan final pada 17 Desember 2020.

Versi kebijakan ini menjadi titik awal, dan Twitter berencana memperluas kategori dan kriteria verifikasi secara signifikan selama tahun depan.

"Kami menyadari bahwa ada banyak akun terverifikasi di Twitter yang seharusnya tidak diverifikasi. Kami berencana untuk memulai dengan secara otomatis menghapus lencana dari akun yang tidak aktif atau memiliki profil yang tidak lengkap untuk membantu merampingkan pekerjaan kami dan untuk memperluas ini untuk menyertakan jenis akun tambahan selama tahun 2021," Twitter menambahkan.

ANTARA