Monitor Gunung Merapi dengan Helikopter, Ini Sejumlah Temuan BPPTKG

Kamis, 26 November 2020 18:50 WIB

Gunung Merapi difoto dari kawasan Kinahrejo, Cangkringan, Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu, 18 November 2020. Berdasarkan data pengamatan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta pada Rabu (18/11) pukul 06.00 WIB - 12.00 WIB Gunung Merapi mengalami 16 kali guguran serta 7 kali gempa vulkanik dangkal. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

TEMPO.CO, Yogyakarta - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta memonitor kondisi Gunung Merapi dari udara pada Kamis, 26 November 2020.

Pemantauan yang dilakukan menggunakan helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu guna mengetahui potensi letusan Gunung Merapi sebagai bahan pengambil kebijakan mengingat saat ini aktivitasnya terus meningkat.

Kepala BPPTKG Yogyakarta Hanik Humaida mengatakan salah satu yang diamati dalam monitoring itu adalah kondisi alur-alur sungai berhulu Gunung Merapi.

“Untuk alur-alur sungai Merapi saat ini kondisinya masih cukup dalam sehingga jika erupsi nanti terjadi potensi lahar atau dalam hal ini awan panas, alur itu masih bisa menampungnya,” ujar Hanik usai pemantauan.

Hanya saja, ujar Hanik, yang masih ditunggu saat ini bagaimana volume dan pertumbuhan kubah lava di Merapi nanti. Dengan mengetahui volume dan pertumbuhan kubah lava itu, baru bisa terukur secara pasti kekuatan aliran awan panas yang akan melewati alur-alur sungai itu.

Advertising
Advertising

Hanik menuturkan, monitoring dalam cuaca cukup cerah itu, pihaknya banyak mengitari kawasan Merapi dari sekeliling, bukan dari atas puncak, sehingga memang tak melihat jelas kondisi kawah dari atas.

Hanya saja, dari sekeliling itu, Hanik dapat melihat pada dinding-dinding Merapi terdapat material-material hasil guguran lava lama Merapi. Sebagian material guguran itu juga terpencar di alur Kali Senowo dan Kali Lamat. “Material lama yang jatuh ke sungai itu posisinya masih di hulu,” ujarnya.

Meski masih belum bisa memprediksi pasti kapan erupsi berikutnya akan terjadi, namun Hanik dengan tegas menyatakan potensi ancaman terbesar masih ke arah Kali Gendol atau sisi selatan Merapi. Hal ini mendasarkan pada bukaan kawah yang mengarah ke sungai itu.

Hanya saja, Hanik mengingatkan, dari monitoring itu ditemukan material guguran ke arah barat dan barat laut. Jadi potensi ancaman tidak melulu ke selatan Merapi atau Kali Gendol.

“Kami belum bisa tentukan arah barat (Kali Senowo) atau barat laut (Kali Lamat) ancamannya, tapi potensi itu ada ke sana,” ujarnya.

Untuk morfologi puncak Merapi, Hanik mengatakan saat ini BPPTKG telah memasang kamera CCTV mengitari area itu. Artinya, dari berbagai sisi morfologi itu bisa terpantau jelas.

Dari hasil monitoring itu, BPPTKG meminta kepada para pengungsi potensi erupsi Gunung Merapi saat ini tetap bersabar, sebab gunung api aktif dengan status level III siaga itu aktivitasnya masih stabil tinggi.

“Untuk pengungsi kami minta tetap mengikuti arahan dari pemerintah atau BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), tetap tenang dan sabar,” katanya.

Perekayasa Ahli BPPTKG Yogyakarta Dewi Sri Sayudi menambahkan, dari monitoring itu aktivitas guguran material lama Merapi mulai meningkat sejak 19 November 2020 lalu. Walaupun terjadi peningkatan guguran, namun tak sampai membuat alur alur sungai berhulu Merapi penuh atau bertambah signifikan.

“Morfologi sungai seperti Kali Woro, Gendol, Opak, Kuning, semuanya punya tebing cukup dalam dan lebar,“ ujarnya. Sehingga apabila terjadi lahar di musim hujan ke depan, dengan ada atau tidaknya penambahan material itu, sungai-sungai itu masih cukup aman untuk menampung.

Namun BPPTKG Yogyakarta mengingatkan lagi, dengan peningkatan status Merapi, pihaknya tetap merekomendasikan semua aktivitas penambangan di hulu sungai Merapi saat ini dihentikan dulu.

Dari hasil pemantauan udara itu masih terlihat ada sejumlah penambang yang nekat. Bahkan aktivitas penambangan yang jaraknya cukup dekat puncak Merapi seperti di alur Sungai Krasak juga masih ada.

Sedangkan untuk aktivitas pariwisata, di kawasan rawan bencana atau di dalam radius lima kilometer dari puncak, sejauh ini tampak sudah ditaati pemerintah daerah, misalnya di daerah Kaliadem sudah tidak ada aktivitas.

PRIBADI WICAKSONO

Berita terkait

Bandara Adi Soemarmo Turun Status, Sandiaga Uno: Ada Kekhawatiran Pariwisata Solo Turun

3 jam lalu

Bandara Adi Soemarmo Turun Status, Sandiaga Uno: Ada Kekhawatiran Pariwisata Solo Turun

Bandara Adi Soemarmo turun status dari internasional ke domestik. Bagaimana nasib pariwisata di Solo? Ini tanggapan Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Iuran Wisata untuk Siapa

1 hari lalu

Iuran Wisata untuk Siapa

Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

4 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

5 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

6 hari lalu

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.

Baca Selengkapnya

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

6 hari lalu

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

7 hari lalu

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

Jika dikenakan Rp1 ribu saja per penumpang pesawat untuk Dana Abadi pariwisata, pemerintah bisa mengantongi Rp80 miliar setahun.

Baca Selengkapnya

Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

8 hari lalu

Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

Pengunjuk rasa percaya bahwa model pariwisata Kepulauan Canary tidak berkelanjutan dan harus diubah, merugikan penduduk lokal.

Baca Selengkapnya

Cerita dari Kampung Arab Kini

9 hari lalu

Cerita dari Kampung Arab Kini

Kampung Arab di Pekojan, Jakarta Pusat, makin redup. Warga keturunan Arab di sana pindah ke wilayah lain, terutama ke Condet, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya