Menkes Sebut Sistem Testing Covid-19 di Indonesia Salah, Ini Kata Epidemiolog

Senin, 25 Januari 2021 16:48 WIB

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melihat langsung kedatangan 1,8 juta dosis Vaksin Covid-19, Sinovac di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng (31/12) Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan selama ini Indonesia salah menerapkan sistem pemeriksaan atau testing Covid-19. Dia menyebut sebab di balik tingginya jumlah kasus baru setiap harinya padahal jumlah tes untuk screening yang dilaporkan cukup besar.

"Testing, tracing, dan treatment (3T) serta isolasi bagaikan menambal ban bocor. Tapi kita, kan, tidak disiplin. Cara testingnya kita salah," ujar dia dalam kanal YouTube Pikiran Rakyat Media Network Suara Cimahi (PRMN SuCi), 22 Januari 2021.

Baca juga:
Pandemi Covid-19 di Indonesia, 83 Persen Dokter Umum Sudah Burn Out Sedang

Budi menjelaskan selama ini tes untuk screening tersebut dilakukan untuk mereka yang ingin melakukan perjalanan atau keperluan lainnya. Ia pun mencontohkan dirinya yang rutin menjalani tes usap ketika akan bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia menyebut bisa lima kali dalam seminggu menjalani tes swab.

Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Padjadjaran, Panji Fortuna Hadisoemarto, menilai apa yang disampaikan Menkes Budi Gunadi adalah ilustrasi dari tidak meratanya testing yang dilakukan. Artinya, hanya sekelompok orang saja yang sering dilakukan pemeriksaan sampel, seperti pejabat.

Advertising
Advertising

“Banyak dikeluhkan kalau masyarakat itu tidak dites, hanya diminta isolasi saja," katanya saat dihubungi, Senin 25 Januari 2021.

Masalahnya, Panji mengungkapkan, jumlah tes juga terbatas. "Ini jadi lingkaran setan, mau mengubah pedoman tapi kapasitas harus ditingkatkan atau mengubah pedoman supaya bisa melakukan tes lebih banyak,” ujar dia menambahkan.

Indonesia, menurut peraih gelar master kesehatan masyarakat di Georgia State University School of Public Health, Amerika Serikat itu, memiliki target tes 1/1000 penduduk per minggu sesuai pedoman dari Badan Kesehatan Dunia (WHO). Tapi angka itu merupakan target minimal. Dia berharap agar bisa ditambah misalnya 2/ 1000 atau 3/1000 penduduk per minggu

“Memang harus diperbaiki dengan lebih banyak tes, terutama pada mereka yang kontak dengan yang positif,” kata Panji menuturkan.

Jumlah testing merata, dia menekankan, juga jangan hanya melihat dari lingkup provinsi tapi juga kabupaten atau kota. Karena, kata Panji, tidak semua kabupaten atau kota memiliki fasilitas yang lengkap, termasuk dengan kapasitas mengambil sampel. Dia mencontohkan, Nusa Tenggara Timur, testing-nya rendah karena laboratorium terbatas. Di NTT pula banyak pulau kecil yang sulit terjangkau.

“Ini masih tidak merarta. Jadi jumlah testing jangan terlalu dilihat di provinsinya tapi distribusi di daerah bagaimana,” kata Panji.

Dari dulu, Panji menjelaskan, dirinya dan epidemiolog lainnya selalu meminta agar testing diperbanyak dan merata. Bahkan sampai didapat tingkat positivity rate paling tidak 5 persen (sekarang 30 persen).

Baca juga:
Efikasi Vaksin Sinovac 'Hanya' 65 Persen, Epidemiolog Beberkan Konsekuensinya

“Kita harus memeriksa beberapa kali lipat lebih banyak. Kalau lebih banyak ditemukan bisa dikarantina, bisa di-trace kontaknya, itu bisa membantu mengatasi pandemi Covid-19,” katanya lagi.

Berita terkait

Respons Isu Efek Langka Vaksin AstraZeneca, Budi Gunadi: Benefitnya Jauh Lebih Besar

1 jam lalu

Respons Isu Efek Langka Vaksin AstraZeneca, Budi Gunadi: Benefitnya Jauh Lebih Besar

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal efek samping langka dari vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

3 jam lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

9 jam lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

12 jam lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

12 jam lalu

Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

Pasien pembekuan darah pertama yang disebabkan oleh vaksin AstraZeneca adalah Jamie Scott.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

23 jam lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

5 Hal yang Jadi Fokus Tangani Penyakit Arbovirus seperti DBD

3 hari lalu

5 Hal yang Jadi Fokus Tangani Penyakit Arbovirus seperti DBD

Kementerian Kesehatan Indonesia dan Brazil berkolaborasi untuk memformulasikan upaya mencegah peningkatan insiden penyakit Arbovirus seperti DBD

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

6 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Seleksi Mandiri Unpad Dibuka Pekan Depan, Begini Rincian Biaya UKT dan Iuran Masuknya

6 hari lalu

Pendaftaran Seleksi Mandiri Unpad Dibuka Pekan Depan, Begini Rincian Biaya UKT dan Iuran Masuknya

Biaya UKT bagi mahasiswa baru hasil Seleksi Mandiri Unpad maksimal Rp 30 juta per semester. Iuran masuknya bisa mencapai Rp 195 juta.

Baca Selengkapnya

Budi Gunadi Sadikin Terpilih sebagai Ketua Majelis Wali Amanat ITB

7 hari lalu

Budi Gunadi Sadikin Terpilih sebagai Ketua Majelis Wali Amanat ITB

Pemilihan Budi Gunadi Sadikin itu berlangsung secara musyawarah untuk mufakat dalam rapat pleno perdana MWA ITB di Gedung Kemenristekdikti.

Baca Selengkapnya