Menristek: Perusahaan Vaksin Hewan Bisa Bantu Produksi Vaksin Merah Putih

Reporter

Antara

Kamis, 11 Maret 2021 10:39 WIB

Peneliti beraktivitas di ruang riset vaksin Merah Putih di kantor Bio Farma, Bandung, Rabu, 12 Agustus 2020. Vaksin COVID-19 buatan Indonesia yang diberi nama vaksin Merah Putih tersebut ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2021. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan farmasi besar maupun perusahaan yang biasa produksi vaksin untuk hewan diundang untuk terlibat dalam produksi dan hilirisasi produk vaksin Covid-19 buatan dalam negeri, Vaksin Merah Putih. Namun mereka diminta tak hanya terlibat dalam proses fill and finish alias pembotolan saja.

"Karena itu cuma ujungnya. Kalau ada swasta yang mau (membantu), yang kami butuhkan adalah mereka mau masuk sedikit ke hulu yaitu proses optimasi, purifikasi, dan sebagainya," ujar Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.

Menristek mengungkap itu dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Jakarta, Rabu 10 Maret 2021. Hadir dalam rapat yang sama di antaranya adalah Wakil Menteri Kesehatan Dante Dante Saksono Harbuwono, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito, dan mantan Menteri Kesehatan Terawan Putranto.

Dalam rapat itu Menristek Bambang Brodjonegoro menyatakan komitmen kementeriannya akan membantu mencarikan mitra industri untuk produksi dan hilirisasi Vaksin Merah Putih. Dia menyebut, dari enam platform pengembangan Vaksin Merah Putih, ada empat platform pengembangan yang harus dicarikan mitranya. Dia menunjuk bibit vaksin yang dikembangkan Universitas Indonesia dengan platform DNA, dan Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan platform Adenovirus.

Kementerian Ristek, kata Bambang, mendorong dan melakukan diskusi intensif dengan swasta untuk terlibat dalam memproduksi Vaksin Merah Putih. "Seperti perusahaan farmasi dan perusahaan yang sudah biasa membuat vaksin untuk hewan," katanya.

Advertising
Advertising

Menristek juga mengungkap kalau dalam mendorong percepatan pengembangan Vaksin Merah Putih, BPOM telah memberi lampu hijau untuk mempersingkat masa uji klinis. Jika biasanya butuh enam bulan per fase atau total 18 bulan untuk fase 1, 2 dan 3, masa uji klinis bisa diperpendek menjadi delapan bulan untuk total ketiga fase tersebut.

Baca juga:
Kecewa, Fakultas Kedokteran UGM Mundur dari Tim Vaksin Nusantara

"Karena bisa dilakukan paralel, misalnya saat tahap 2 belum selesai tahap 3 sudah bisa dimulai," kata menristek sambil menerangkan kalau Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 dan Konsorsium Vaksin Merah Putih akan dipimpin Wiku Adisasmito, menggantikan Ali Ghufron Mukti.

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

1 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

23 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Jangan Sembarang Pakai Skincare Etiket Biru, BPOM Sebut Alasannya

1 hari lalu

Jangan Sembarang Pakai Skincare Etiket Biru, BPOM Sebut Alasannya

Masyarakat diminta untuk tertib dalam menggunakan skincare sesuai peruntukannya, terutama yang beretiket biru, cek sebabnya.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Isu Efek Langka Vaksin AstraZeneca, Budi Gunadi: Benefitnya Jauh Lebih Besar

4 hari lalu

Respons Isu Efek Langka Vaksin AstraZeneca, Budi Gunadi: Benefitnya Jauh Lebih Besar

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal efek samping langka dari vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

4 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya