TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan teknologi asal Cina, Xiaomi, menyatakan Amerika Serikat sudah mencabut blokir terhadap mereka pada Selasa, 25 Mei 2021.
"Perusahaan dengan bahagia mengumumkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 16:09 (waktu setempat), Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia mengeluarkan perintah akhir untuk mengeluarkan Xiaomi dari penyebutan Departemen Pertahanan AS untuk Xiaomi sebagai 'Perusahaan Militer Komunis Cina'," demikian bunyi pernyataan dari Ketua Xiaomi, Lei Jun, yang diperoleh ANTARA, Rabu, 26 Mei 2021.
Dalam pernyataan tersebut, Xiaomi menyebutkan bahwa pengadilan AS secara resmi mencabut larangan orang Amerika Serikat untuk memiliki saham di Xiaomi.
Xiaomi menegaskan bahwa mereka adalah perusahaan yang transparan, diperdagangkan secara publik dan dikelola secara independen.
"Perusahaan akan terus menyediakan produk dan layanan elektronik konsumen yang andal kepada pengguna dan tanpa henti membuat produk luar biasa dengan harga sebenarnya agar semua orang di dunia menikmati kehidupan lebih baik melalui teknologi inovatif," kata Lei Jun.
Sebuah dokumen pengadilan, dikutip dari Reuters, menunjukkan bahwa Departemen Pertahanan AS akan menghapus Xiaomi dari daftar hitam pemerintah.
Xiaomi dimasukkan dalam daftar itu oleh pemerintahan Presiden Donald Trump pada akhir tahun lalu setelah sebelumnya dituduh sebagai perusahaan militer Komunis Cina.
Ada seluruhnya tujuh perusahaan asal Cina yang mendapat tuduhan itu. Memasukkannya ke daftar hitam berarti Washington melarang warga dan perusahaan Amerika bertransaksi dengan atau berinvestasi di perusahaan-perusahaan itu. Xiaomi pada Januari lalu menggugat penetapan itu ke pengadilan, membantah afiliasi dengan militer Cina dan balik menuding AS melanggar hukum.
Berdasarkan informasi dari berkas pengadilan 12 Mei 2021, Pemerintahan Presiden Joe Biden dan Xiaomi sepakat untuk menyelesaikan proses litigasi yang masih berlangsung di antara mereka tanpa perlu terus berselisih. Itu artinya Departemen Pertahanan AS tak lagi de-listing Xiaomi dari global benchmark index.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Emily Horne, menyatakan pemerintahan Presiden Joe Biden sangat prihatin tentang potensi investasi perusahaan yang berkaitan dengan militer Cina dan berkomitmen penuh untuk menekan perusahaan seperti itu. Sementara juru bicara Xiaomi menyatakan memantau perkembangan terkini, namun tidak menjelaskan lebih lanjut.
ANTARA
Baca:
Lagi, Jemput Massal Warga Terpapar Covid-19 di Sleman DIY
