TEMPO.CO, Jakarta – Privasi menjadi sesuatu yang berharga di tengah era banjir informasi seperti saat ini. Sebab, sebagaimana dilansir dari Markkula Center for Applied Ethics, privasi memberikan garis batas yang tegas antara informasi yang bersifat publik dan privat. Oleh karena itu, dengan adanya privasi, informasi-informasi privat yang rentan disalahgunakan menjadi terlindungi. Salah satu dokumen yang memuat privasi adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP).

KTP sebenarnya merupakan dokumen kependudukan yang memuat data penduduk, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Data penduduk yang dimaksud di sini adalah data pribadi atau sekumpulan orang yang didapat dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Meskipun demikian, KTP juga memuat data pribadi.

Data pribadi, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013, adalah data perseorangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data-data yang tercantum di KTP, antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, jenis kelamin, agama, status, golongan darah, alamat, tempat, dan tanggal lahir merupakan data pribadi. Dengan demikian, KTP merupakan dokumen yang memuat data kependudukan sekaligus data pribadi. Lantas, apakah data pribadi dalam KTP dilindungi?

Data pribadi dalam KTP dilindungi oleh negara melalui Pasal 79 Ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2013, yang berbunyi “Petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.” Sementara itu, larangan penyebarluasan Data Pribadi diatur dalam Pasal 86 ayat (1a) UU Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi: “Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.” Oleh karena itu, penyebaran data pribadi, sekalipun hanya sebatas tempat dan tanggal lahir.

Meskipun data pribadi telah dilindungi oleh hukum, penyalahgunaan informasi pribadi masih sering terjadi. Mengutip Australian Cyber Security Center, penyalahgunaan informasi dapat terjadi karena penggunaan media sosial, yaitu ketika pengguna media sosial sendiri yang menyebarkan informasi pribadi mereka. Penyebaran informasi pribadi melalui media sosial sering kali berujung pada kasus kejahatan digital, seperti pencurian identitas, stalking, dan cyber harassment.

Lebih lanjut, dilansir dari Penn Today, informasi pribadi yang disebar di media sosial bisa mempermudah hackers dalam meretas akun seseorang. Sebab, beberapa hackers memiliki keterampilan untuk menggunakan banyak jenis data, sekalipun hanya sebatas tempat dan tanggal lahir, untuk meretas akun seseorang. Oleh karena itu, informasi yang tertuang di KTP, meskipun sebatas informasi terkait tempat dan tanggal lahir, akan sangat berbahaya apabila disebarluaskan.

BANGKIT ADHI WIGUNA

Baca juga: Gemar Berbagi Data Pribadi di Internet? Waspadai Bahaya Ini