TEMPO.CO, Bandung - Tim kajian Universitas Padjadjaran (Unpad) menemukan serapan anggaran penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat per Juli 2021 baru 17,6 persen. Rektor Unpad Rina Indiastuti menyampaikan hasil kajian itu langsung ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lewat daring, Sabtu, 4 September 2021.

“Kalau masyarakat tidak tersentuh di dalam penanganan Covid-nya, dikhawatirkan menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah,” kata Rina.

Menurutnya, isu serapan anggaran ini dilatari data statistik Covid-19 yang angka kasusnya mulai menurun. Namun masyarakat tetap harus waspada karena Covid-19 belum sepenuhnya hilang. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai kebijakan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah cukup untuk menangani pandemi.

Anggaran dinilai Unpad menjadi instrumen penting untuk stimulus, menjaga hingga menjamin masyarakat bisa melanjutkan hidup dengan aman. “Kami memandang bahwa percepatan realisasi anggaran itu penting dan jadi salah satu instrumen untuk menjamin masyarakat bisa hidup berdampingan dengan Covid-19,” kata Rina di laman Unpad, Ahad, 5 September 2021.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi hasil kajian dan rekomendasi yang sudah dilakukan oleh akademisi Unpad. “Saya haturkan terima kasih kepada Unpad, karena kita butuh penglihatan secara jarak jauh terhadap situasi di lapangan,” katanya.

Berdasarkan hasil evaluasi tim akademisi Unpad dari bidang hukum, ekonomi, kebijakan publik, kesehatan masyarakat, dan komunikasi, ada kendala pada proses testing, tracing, dan treatment yang belum sebanding dengan jumlah penduduk Jawa Barat. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antar-pemangku kepentingan belum berjalan seperti seharusnya.

Evaluasi lain mengenai aspek perundangan yang tumpang tindih antar kelembagaan, kekosongan hukum dalam pengambilan keputusan anggaran, birokrasi yang dihantui tindakan maladministrasi, penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, hingga pembangunan ekonomi yang berjalan tidak lancar akibat adanya ketakutan dan kecemasan di masyarakat.

Dari evaluasi itu, tim Unpad menyiapkan rekomendasi. Di bidang kesehatan, perencanaan dan evaluasi penanganan Covid-19 di Jabar dinilai masih perlu mengadopsi kerangka kerja dari WHO. Selain itu, diperlukan audit kesehatan dan pengembangan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi

Di bidang sosial dan kebijakan publik, perlu pemetaan kebutuhan masyarakat mulai dari pra-KS1 hingga level 4. Peraturan daerah yang khusus berkaitan dengan penggunaan anggaran Covid-19 juga perlu disiapkan di Jawa Barat.

Sementara di bidang komunikasi, kata Rektor, rekomendasinya adalah membuat strategi komunikasi perubahan perilaku dengan mengikutsertakan tokoh agama dan masyarakat, mendesak pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang tata kelola dan sumber daya aparatur pada masa pandemi.

“Juga mendesak untuk mengeluarkan undang-undang tentang automatic stabilization untuk menghindari diskresi masalah anggaran pada masa pandemi,” kata Rina.

Baca:
Pakar Hukum Lingkungan Daud Silalahi Tutup Usia di Bandung