Begini Kepala BRIN Menilai Dewan Pengarah yang Diketuai Megawati

Kamis, 14 Oktober 2021 05:33 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi ucapan selamat kepada Presiden kelima Megawati Soekarnoputri setelah melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Oktober 2021. Jokowi melantik Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN. ANTARA/Setpres Lukas

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksana Tri Handoko menyatakan menyambut hangat kehadiran Dewan Pengarah BRIN. Susunan keanggotaan dewan telah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu 13 Oktober 2021. Sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN ditunjuk mantan Presiden yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Handoko juga hadir di Istana Negara saat pelantikan dilakukan. Dia menilai dan meyakini Dewan Pengarah dengan anggotanya yang memiliki latar belakang beragam akan mampu memperkuat riset dan inovasi di tanah air.

"Atas nama Keluarga Besar BRIN, kami menyambut hangat kehadiran Dewan Pengarah," ucap Kepala BRIN, L.T. Handoko seperti dikutip dari keterangan tertulis Bersama BRIN dan Sekretariat Kabinet RI, Rabu.

Penempatan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN karena yang bersangkutan juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Hal ini karena berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, tugas Dewan Pengarah dituliskan: memberikan arahan kepada Kepala dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Namun, dasar alasan itu telah sejak awal dipertanyakan. Kedua posisi, Dewan Pengarah BRIN dan BPIP, dianggap tak ada relevansinya, kecuali lembaga riset dan inovasi itu dibentuk untuk melayani kekuasaan dan bukannya didorong berani kritis terhadap kekuasaan.

Advertising
Advertising

Penilaian itu datang dari Dewan Penasihat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herlambang P. Wiratraman. Menurutnya, dengan kapasitas politik Megawati yang begitu besar dalam rezim kekuasaan hari ini, bukan tidak mungkin ada intervensi kekuasaan atau partai penguasa dalam strategi atau implementasi riset Indonesia ke depannya.

Presiden Jokowi melantik Dewan Pengarah BRIN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang ditetapkan pada 12 Oktober 2021. Adapun susunan keanggotaan Dewan Pengarah BRIN yang dilantik adalah sebagai berikut:

1. Megawati Soekarnoputri (Ketua);
2. Menteri Keuangan (Wakil Ketua);
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Wakil Ketua);
4. Sudhamek Agoeng Waspodo Sunyoto (Sekretaris);
5. Emil Salim (Anggota);
6. I Gede Wenten (Anggota);
7. Bambang Kesowo (Anggota);
8. Adi Utarini (Anggota);
9. Marsudi Wahyu Kisworo (Anggota); dan
10. Tri Mumpuni (Anggota).

Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

56 menit lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

2 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

3 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

4 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

5 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

17 jam lalu

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

Rakernas PDIP yang berlangsung pada 24 sampai 26 April itu akan memutuskan target di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

17 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

19 jam lalu

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

19 jam lalu

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

20 jam lalu

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.

Baca Selengkapnya