TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjalin kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan Rektor UMP Jebul Suroso dan Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono di Purwokerto, Senin, 7 Maret 2022.

Saat ditemui usai penandatanganan nota kesepahaman, Ma'ruf Cahyono mengatakan kerja sama tersebut merupakan suatu kebutuhan karena saat sekarang tidak ada satu pekerjaan yang bisa diselesaikan sendiri. "Jadi kolaborasi adalah keniscayaan. Kerja sama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang di dalamnya ada pendidikan, penelitian, termasuk juga pengabdian masyarakat, saya kira ketiga-tiganya bagus semua," katanya.

Bahas Pokok-Pokok Haluan Negara

Ia mengatakan kerja sama tersebut langsung ditindaklanjuti dengan diskusi tentang Pokok-Pokok Haluan Negara yang dilaksanakan usai penandatanganan nota kesepahaman. Menurut dia, diskusi terbatas itu terkait dengan isu-isu strategis negara karena Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) merupakan arah kebijakan yang bersifat strategis.

"Oleh karena itu, kontribusi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto saya kira cukup signifikan karena bisa memberikan masukan terkait dengan bagaimana melakukan penataan sistem tata negara kita ke depan," katanya.

Ia mengatakan hal itu akan dilanjutkan dengan berbagai macam kegiatan untuk kepentingan membangun bangsa dan negara. Lebih lanjut, Ma'ruf mengatakan MPR memiliki tugas melakukan internalisasi terhadap ideeologi dan dasar negara Indonesia serta menyosialisasikan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut dia, dunia pendidikan dituntut pula untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang tidak hanya memiliki kemampuan teknologi informatika dalam rangka daya saing, juga memiliki karakter bangsa.

"Tentu ini dekat sekali relasinya, bagaimana mewujudkan SDM unggul melalui pendidikan ini, tapi juga yang berkarakter. Saya mengatakan hatinya tetap Indonesia," katanya menegaskan.

UMP Memberi Masukan

Sementara itu, Rektor UMP Jebul Suroso mengakui agenda kegiatan bukan hanya penandatanganan nota kesepahaman, tetapi sudah langsung implementasi kerja sama. "Tidak semua perguruan tinggi diberi kesempatan untuk menyampaikan pemikiran terkait dengan haluan negara. Hari ini teman-teman UMP diberi kepercayaan untuk menyampaikan pikirannya terkait dengan konsepsi Pokok-Pokok Haluan Negara," katanya.

Menurut dia, hal itu merupakan suatu keistimewaan, sehingga tagline "UMP Untuk Indonesia" diharapkan benar-benar terlaksana. Lebih lanjut, Jebul mengatakan MPR sebagai lembaga tinggi negara tentu membutuhkan banyak pemikiran dari berbagai pihak termasuk akademisi.

"Membuat regulasi dan kebijakan saya kira ini bisa dikerjasamakan. Lebih dari ini, kami di semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga sangat penting memfasilitasi mahasiswa kami yang terkait untuk mendapatkan paparan informasi itu," katanya.

Bahkan, kata dia, dosen UMP juga bisa melakukan kajian dan penelitian di MPR. Ia mengharapkan UMP bisa mendapatkan banyak manfaat melalui kerja sama dengan MPR RI tersebut. Selain itu, kata dia, pihaknya juga ingin memberi masukan terkait dengan masalah dalam bidang pendidikan.

Baca juga:

Mengenal Test Anxiety Disorder, Kecemasan Luar Biasa Hadapi Ujian

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.