TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok Diskusi Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung mengkritik penutupan siaran televisi analog atau Analog Switch Off (ASO). Dosen Jurnalistik dan Penyiaran Stikom Bandung, Nursyawal menilai proyek ASO hanya upaya menyembunyikan aksi privatisasi ruang publik dengan jargon pelayanan penyiaran yang lebih bermutu.

“Karena pada kenyataannya, tidak akan ada peningkatan mutu dalam penyiaran televisi swasta di Indonesia, kualitas isi siarannya masih akan sama seperti sebelum ASO,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Jumat 1 April 2022.

Alih-alih akan mendapatkan gambar dan suara yang jernih, menurut Nursyawal, publik selama ini tidak mendapat pelayanan prima dari isi siaran televisi. Dia merujuk pada hasil survei indeks kualitas program televisi yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia setiap tahun.

Nursyawal mengatakan, proyek ASO yang dipaksakan melalui UU Cipta Kerja itu juga berpeluang melanggar hak konstitusi warga untuk memperoleh informasi. Pemerintah berencana mematikan siaran televisi analog untuk beralih ke siaran televisi digital di 116 kabupaten dan kota di Indonesia secara bertahap per 30 April 2022.

Akibatnya warga tidak bisa lagi menangkap siaran televisi dengan cara biasa. Pemerintah akan menyiapkan hampir 7 juta perangkat tambahan Set Top Box (STB) gratis untuk masyarakat tidak mampu di wilayah-wilayah yang mulai diberlakukan ASO. Harga STB di pasaran beragam Rp 200-800 ribu.

“Namun sampai saat ini tidak ada laporan yang sahih dari pemerintah daerah ataupun swasta yang diberi tugas untuk menyebarkan STB gratis tersebut,” katanya.

Begitu juga dengan klaim pemerintah bahwa ASO akan menciptakan banyak lapangan kerja. Sebelumnya pada sebuah diskusi daring pada 9 Juni 2021, Nursyawal menuturkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika memperkirakan akan ada 230 ribu lapangan kerja baru di industri penyiaran dan 181 ribu pada unit usaha pendukung.

“Namun hingga beberapa hari menjelang ASO tahap 1 akhir April nanti, tidak terbukti ada lonjakan permintaan tenaga kerja dari industri penyiaran,” ujar Nursyawal.

Termasuk dalam tahap awal itu sebanyak 12 kota dan kabupaten Provinsi Jawa Barat yang akan ikut dimatikan siaran televisi analognya pada 30 April 2022. Wilayahnya meliputi Kabupaten Garut, Cirebon, Kuningan, Kota Cirebon, Ciamis, Pangandaran, Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Cianjur, Majalengka, dan Sumedang.

Setelah 30 April 2022 TV analog tidak lagi tayang dan secara penuh bersiaran di TV Digital. “Digitalisasi merupakan keniscayaan,” kata kata Staf Khusus Menteri Kominfo Rosarita Niken Widiastuti di acara seminar nasional hybrid tentang ASO di Auditorium Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Rabu 30 Maret 2022.

Keharusan beralih ke digital menurutnya untuk efisiensi frekuensi. Siaran televisi analog oleh setiap stasiun yang berjumlah hampir 800 televisi, masing-masing menggunakan sebuah frekuensi. Sementara frekuensi menurutnya adalah sumber daya yang sangat terbatas dan tidak bisa ditambah.

Di sisi lain, teknologi Internet juga membutuhkan kanal frekuensi. “Frekuensi untuk broadcasting ini boros sekali, jadi perlu ditata ulang,” kata Niken.

Baca juga:
BRIN Kembangkan Riset Deteksi Produk Halal Cara Cepat