Vaksin Covid-19 BUMN Gelar Uji Klinis Final di 4 Provinsi

Reporter

Antara

Rabu, 13 Juli 2022 09:34 WIB

Petugas kesehatan memegang botol berisi vaksin Covid-19 dari Sinovac saat pelaksanaan vaksinasi di Rumah Sakit Adam Malik, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa, 2 November 2021. BPOM resmi memberikan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) vaksin Coronavac dari Sinovac dan vaksin dari Bio Farma untuk vaksinasi kepada anak usia 6 -11 tahun. ANTARA/FRANSISCO CAROLIO

TEMPO.CO, Padang Pariaman - PT Bio Farma menggelar uji klinis fase tiga Vaksin Covid-19 BUMN di empat provinsi di Indonesia sejak Selasa, 12 Juli 2022. Keempatnya adalah Sumatera Barat (Padang Pariaman), Jawa Barat (Kota Depok), Jawa Tengah (Semarang), dan Sulawesi Selatan (Makassar dan Jeneponto) dengan target relawan seluruhnya 4.000 orang.

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan tahap uji klinis terhadap vaksin tersebut telah dimulai sejak akhir 2021. Dia juga menyatakan kalau hingga memasuki uji klinis fase tiga atau final ini, belum ditemukan efek samping (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, KIPI) yang signifikan.

Basyir menjelaskan perbedaan calon vaksin tersebut dengan vaksin Covid-19 yang telah masuk dan digunakan massal di Indonesia. Dia menyebutkan Vaksin Covid-19 BUMN dikembangkan menggunakan metode Subunit Protein Rekombinan dan dijamin kehalalannya.

"Vaksin Covid-19 BUMN halal, dan akhir Juli ini akan mendapatkan EUA atau izin penggunaan darurat dari BPOM," katanya saat kunjungan ke Center Uji Klinis Fase 3 Vaksin Covid-19 BUMN di Padang Pariaman, Selasa.

Setelah uji klinis fase tiga dan mendapatkan EUA, Basyir menambahkan, vaksin tersebut diproyeksi menjadi vaksin booster (dosis penguat) untuk orang dewasa dan vaksin dasar untuk anak. Bio Farma siap memproduksi 120 juta dosis per tahun dan menyatakan bisa ditingkatkan lagi jika diberikan penugasan oleh pemerintah.

Relawan tertarik kehalalan vaksin, bukan khasiat

Advertising
Advertising

Menurut Basyir, uji klinis fase final melibatkan relawan terbanyak di Kabupaten Padang Pariaman. Jumlahnya mencapai 1.725 orang. "Ini tidak terlepas dari kerja keras tim, pemerintah daerah, rumah sakit, Universitas Andalas dan Polres Padang Pariaman," katanya.

Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang mengatakan kehalalan vaksin selama ini menjadi salah satu kendala pelaksanaan vaksinasi di kabupaten itu. Ketika vaksin Covid-19 tiba di Indonesia yang diperdebatkan bahkan bukan khasiat dan kesehatannya, tapi halal atau tidaknya. "Karena itu kami mendukung vaksinasi halal yang dilakukan oleh Bio Farma," ujarnya.

Di Sulawesi Selatan, uji klinis fase tiga melibatkan 465 warga terdiri atas 113 orang di Kota Makassar dan 352 di Kabupaten Jeneponto. Apresiasi diberikan kepada ratusan orang itu karena dianggap memberi kontribusi sangat besar bagi negara menunju kemandirian vaksin.

"Pembuatan vaksin tidaklah mudah, ada tahapan sangat penting yang harus dilalui, yakni uji klinis," ujar Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Lucia Rizka Andalucia, saat melakukan kunjungan uji klinis fase 3 di Puskesmas Binamu, Jeneponto, Selasa

Rizka menekankan, vaksin tidak akan ada artinya tanpa memperoleh izin. Dan untuk mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM sangat membutuhkan partisipasi masyarakat, seperti kontribusi yang ditunjukkan masyarakat Jeneponto melalui uji klinis.

Bagi Rizka, uji klinis itu sekaligus momentum yang sangat penting bagi tenaga kesehatan puskesmas dan masyarakat karena bisa melakukan uji bertaraf internasional yang nantinya diharapkan akan diakui oleh WHO.

Hal senada disampaikan Direktur Operasi Bio Farma, M Rahman Roestan. "Tanpa kontribusi masyarakat, tentu kami belum mendapatkan data yang cukup untuk menghasilkan produk vaksin Covid-19," kata dia yang menambahkan uji klinis fase 2 juga melibatkan 57 relawan di Kabupaten Jeneponto.

Klaim aman dari KIPI

Peneliti Utama di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Martira Maddeppungeng, menguatkan keterangan Basyir perihal KIPI. Menurutnya, tidak ada laporan yang berarti dari hasil uji klinis fase 2 di Jeneponto dan para subjek masih akan terus dipantau hingga setahun.

"Jadi kami mulai dari Jeneponto yang terlibat fase 2 dan terus memantau berapa kadar antibodi yang terbentuk. Pada fase 3 ini dilakukan dua tahap, subjek yang tersebar itu di 10 puskesmas dan kami juga lakukan paralel," ujarnya.

Berita terkait

Vaksinasi Masih Jadi Tantangan, Banyak Orang Termakan Mitos Keliru

16 jam lalu

Vaksinasi Masih Jadi Tantangan, Banyak Orang Termakan Mitos Keliru

Masih ada warga yang menganggap vaksinasi dapat menyebabkan kematian sehingga pelaksanaannya masih sering menemui kendala.

Baca Selengkapnya

Guru Besar IPB Ungkap Keunggulan Pendekatan Metabolomik untuk Deteksi Kehalalan Pangan

1 hari lalu

Guru Besar IPB Ungkap Keunggulan Pendekatan Metabolomik untuk Deteksi Kehalalan Pangan

Metode-metode analisis pangan halal yang telah dikembangkan selama ini memiliki keterbatasan.

Baca Selengkapnya

Unilever Tarik Es Krim Magnum di Inggris dan Irlandia dari Peredaran, Begini Penjelasan BPOM soal Produk Itu di RI

7 hari lalu

Unilever Tarik Es Krim Magnum di Inggris dan Irlandia dari Peredaran, Begini Penjelasan BPOM soal Produk Itu di RI

BPOM angkat bicara soal keamanan produk es krim Magnum yang beredar di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pakar Farmasi Bantah Obat Sakit Kepala Bisa Sebabkan Anemia Aplastik

11 hari lalu

Pakar Farmasi Bantah Obat Sakit Kepala Bisa Sebabkan Anemia Aplastik

Pakar menjelaskan kasus anemia aplastik akibat obat-obatan jarang terjadi, apalagi hanya karena obat sakit kepala.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

13 hari lalu

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.

Baca Selengkapnya

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

28 hari lalu

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Shopee dan BPJPH Kerja Sama, Pelaku Usaha Bisa Daftar Sertifikasi Halal di Shopee

28 hari lalu

Shopee dan BPJPH Kerja Sama, Pelaku Usaha Bisa Daftar Sertifikasi Halal di Shopee

Shopee dan BPJPH melakukan kerja sama untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melakukan sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

5 Badan Sertifikasi Halal Amerika Serikat Terima Akreditasi dari Indonesia

29 hari lalu

5 Badan Sertifikasi Halal Amerika Serikat Terima Akreditasi dari Indonesia

Lima badan sertifikasi halal Amerika Serikat memperoleh akreditasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia.

Baca Selengkapnya

Menteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

30 hari lalu

Menteri Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta penundaan sertifikasi halal UMKM ditunda.

Baca Selengkapnya

Kiat Dian Ayu Lestari Mencari Makanan Halal saat Liburan ke Luar Negeri

35 hari lalu

Kiat Dian Ayu Lestari Mencari Makanan Halal saat Liburan ke Luar Negeri

Menurut Dian Ayu Lestari, kini banyak negara tujuan wisata menyediakan informasi tentang makanan halal.

Baca Selengkapnya