Rektor Unhas Jelaskan Peran Kampus Atasi Potensi Konflik Pemilu 2024

Reporter

Antara

Editor

Devy Ernis

Kamis, 14 Juli 2022 13:09 WIB

Ilustrasi kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar, Sulawesi Selatan. ANTARA/HO

TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) , Jamaluddin Jompa, memaparkan peranan perguruan tinggi untuk mengatasi potensi konflik sosial saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dalam Focus Group Discussion Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) pada Kamis, 14 Juli 2022.

Jamaluddin mengatakan untuk penyelenggaraan pemilu serentak masih memerlukan kajian dan evaluasi. "Pembangunan demokrasi Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Perguruan tinggi memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara," ujarnya.

Perguruan tinggi, lanjutnya, memiliki peranan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat. Selain itu, juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan nilai humaniora.

Ia menjelaskan secara politik, Pemilu serentak menciptakan proses demokrasi yang efektif dan efisien. Dari segi prosedural, perlunya mendiskusikan dan mengkaji secara empiris dengan pendekatan ilmiah agar permasalahan pada Pemilu sebelumnya tidak terjadi lagi.

Ia menambahkan diperlukan pembentukan tim terpadu pengelolaan konflik sosial Pemilu 2024 yang diinisiasi oleh Lemhanas bekerja sama dengan perguruan tinggi yang menjadi koordinator tiap wilayah. Tim ini, kata dia, berfungsi melakukan kajian komprehensif mengenai potensi konflik dan aksi yang harus dilakukan. "Secara umum, perguruan tinggi memiliki tiga peranan umum, baik makro, meso dan mikro," katanya.

Advertising
Advertising

Misalnya, dari aspek makro, Unhas dapat melibatkan pakar dan guru besar dari berbagai disiplin ilmu dalam pencanangan kebijakan. Hanya bersifat pemberi masukan dengan pengambil keputusan tetap di tangan DPR.

Deputi Bidang Pengkajian Stratrgis Lemhannas Reni Mayerni menyatakan dalam penyelenggaraan pemilu, konflik sosial sering kali terjadi dan hal ini membutuhkan antisipasi sejak dini. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus melalui pemberian saran dan masukan untuk melengkapi konsep rencana strategis menyukseskan Pemilu 2024.

Baca juga: 5 Siswa Wakili Indonesia di Olimpiade Fisika di Swiss

Berita terkait

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

1 jam lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

8 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

9 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

21 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

1 hari lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

1 hari lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya

Kata Warga soal Permintaan TPNPB-OPM untuk Tinggalkan Kampung Pogapa Intan Jaya: Konyol Itu

2 hari lalu

Kata Warga soal Permintaan TPNPB-OPM untuk Tinggalkan Kampung Pogapa Intan Jaya: Konyol Itu

Masyarakat Intan Jaya, Papua Tengah, menolak permintaan TPNPB-OPM untuk meninggalkan kampung Pogapa, Intan Jaya, yang merupakan daerah konflik.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan terdapat total 297 perkara dalam sengketa pileg 2024. Disidangkan secara bertahap.

Baca Selengkapnya