TEMPO.CO, Yogyakarta- Sekitar 160 mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY saat ini yang mempertimbangkan mengambil cuti kuliah karena tak sanggup membayar uang kuliah tunggal atau UKT yang diterapkan di kampus itu.

"Dari data yang kami himpun, ada sebanyak 160 mahasiswa mempertimbangkan melakukan cuti pada semester depan karena alasan ekonomi," kata Opal, salah satu aktivis UNY Bergerak, sebuah gerakan mahasiswa UNY yang menyoroti persoalan mahalnya UKT di UNY pada Senin petang, 16 Januari 2023.

Besaran UKT di UNY diketahui mulai Rp 500 ribu hingga Rp 6 juta per semesternya. Ia mengungkapkan, meskipun data mahasiswa yang memutuskan cuti tersebut tidak sebanyak mahasiswa yang mempertimbangkan tidak cuti, hal tersebut tidak boleh diabaikan oleh kampus.

"Sebab dari mahasiswa yang mempertimbangkan tidak cuti, sebagian dari mereka harus melakukan upaya-upaya tambahan untuk membayar UKT itu," kata dia.

Dari survei yang dilakukan UNY Bergerak bersama Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ekspresi UNY dari 21 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023, diperoleh sebanyak 56 persen atau sebanding dengan 585 mahasiswa dari jalur masuk mandiri merasa keberatan dengan hasil golongan UKT-nya.

Baca juga: Respons Kemendikbud Soal Kisah Mahasiswa UNY yang Berjuang Bayar UKT

Dari survei itu, ada sebanyak 50,09 persen mahasiswa harus bekerja untuk membayar UKT, sebanyak 24,11 persen harus berutang, kemudian 12,82 persen lainnya harus menjual barang yang mereka miliki untuk tetap lanjut kuliah dan sisanya masih belum tahu upaya apa yang harus ditempuh untuk membayar UKT.

UNY Bergerak pun merunut, soal problematika UKT mahasiswa eks program Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) dan mahasiswa yang tidak lolos program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).

Dua mahasiswa eks bidikmisi turut mengisi survei. Mereka menyampaikan keberatan terhadap penggolongan UKT yang mereka dapatkan saat ini. Terdapat mahasiswa eks bidikmisi yang mendapat UKT cukup tinggi yaitu dengan golongan V dan III dan juga beberapa responden yang berharap ada penyesuaian UKT untuk mahasiswa yang tidak lolos KIP.

Hal tersebut karena responden mendapat UKT IV-V. Selain itu, mereka harus melunasi UKT semester sebelumnya ketika belum diputuskan kelolosan mereka pada semester kali ini.

Beberapa mahasiswa juga telah menceritakan tentang banding yang telah mereka lakukan ke kampus agar dapat keringanan. Mulai dari pengajuan surat-surat yang cukup rumit sampai ketiadaan informasi mengenai keputusan penyesuaian.

"Mahasiswa harus mengurus penyesuaian setiap semester, penyesuaian mereka tidak berlaku secara permanen," kata dia.

Beberapa di antara mereka yang mengajukan penurunan merasa kecewa karena hanya dialihkan menjadi angsuran. Selain itu, penurunan yang diputuskan hanya sebesar Rp 400-500 ribu saja. "Dengan tidak adanya jaminan bahwa UKT diturunkan sesuai kemampuan ekonomi mahasiswa dan waktu pembayaran yang singkat, mahasiswa menjadi kesulitan," kata dia.

Pasca pandemi, penyesuaian UKT hanya berlaku untuk mereka yang orang tuanya meninggal atau mereka yang sudah semester akhir dan cukup mengurus yudisium.

"Ketika pandemi, ada skema penyesuaian untuk mereka yang ekonominya menurun. Perubahan ini menyebabkan mahasiswa yang saat ini mengalami penurunan ekonomi, tidak dapat melakukan penyesuaian UKT," kata dia.