TEMPO.CO, Yogyakarta- Aliansi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menuntut transparansi penggunaan uang Sumbangan Sukarela Pengembangan Institusi kampus. Merek juga menolak wacana penarikan uang pangkal.

Penolakan wacana penarikan uang pangkal ramai di twitter sejak Sabtu malam, 28 Januari 2023. Gerakan mahasiswa yang diberi nama Aliansi Mahasiswa UGM itu menggunakan tagar #UniversitasGagalMerakyat dan #NyatakanTandaBahaya.

Gerakan ini melibatkan organisasi internal UGM, di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa UGM. Mereka menyatakan aksi di twitter itu bagian dari kekecewaan terhadap tuntutan pencabutan kebijakan Sumbangan Sukarela Pengembangan Institusi 2022/2023 yang diteken Rektor UGM Ova Emilia pada 8 Juli 2022.

Baca juga: UGM Wacana Tarik Uang Pangkal, Tagar Universitas Gagal Merakyat Viral

Protes mahasiswa terhadap penerapan uang sumbangan itu berlangsung pada 13 Desember 2022. Rektor UGM kala berhalangan hadir. Mahasiswa akhirnya ditemui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni, Arie Sujito di Kantor Pusat UGM.

"Rektorat menolak tuntutan pencabutan kebijakan itu," kata Anju Gerald, anggota Aliansi Mahasiswa UGM dihubungi melalui sambungan telepon, Ahad, 29 Januari 2023.

Dalam forum hearing itu, sejumlah pers mahasiswa juga datang. Buntut dari penolakan aspirasi mahasiswa itu adalah penolakan wacana penarikan uang pangkal yang muncul dari pertemuan kedua pada 17 Januari 2023.

Baca juga: Kisah Getir Mahasiswa UNY: Berjuang Bayar Uang Kuliah hingga Akhirnya Tutup Usia

Pada pertemuan itu, rektor datang dan menyatakan wacana penarikan uang pangkal seperti yang diterapkan sejumlah kampus lainnya. Uang pangkal dikenal sebagai uang gedung atau uang pembangunan. Mahasiswa harus mengeluarkan biaya awal saat melanjutkan studi di perguruan tinggi. Besarannya bergantung pada jurusan dan kampus yang dituju.

Aliansi juga menuduh pejabat rektorat tidak transparan ihwal penggunaan duit sumbangan dari mahasiswa melalui jalur mandiri. Mereka mempertanyakan aliran duit hasil sumbangan lewat jalur mandiri. "Sistem pelaporan keuangan terpusat. Duitnya mengalir ke mana? Enggak ada datanya," kata dia.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni, Arie Sujito membantah rektorat tidak transparan ihwal penggunaan uang Sumbangan Sukarela Pengembangan Institusi. Dia mengatakan mahasiswa bisa bertanya ke rektorat dan data itu dibuka secara transparan. "Kami buka akses informasi dan sudah disampaikan dalam pertemuan itu," ujar dia.

Menurut Arie, sumbangan sukarela itu punya semangat untuk menambah keterbatasan kampus, bukan menjadi tujuan utama UGM. Hasil pendataan menunjukkan hanya delapan persen jumlah mahasiswa yang menggunakan jalur sumbangan sukarela melalui mandiri itu. Universitas yang punya julukan kampus rakyat itu, kata dia, berkomitmen membantu mahasiswa dengan kondisi ekonomi tidak mampu melalui beasiswa.

Arie mempersilahkan mahasiswa untuk berdialog dengan rektorat. "Berdebat boleh-boleh saja dan kami berikan ruang diskusi," kata Arie.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.