Hapus Pungli di Pendidikan Tinggi, Ini yang Dilakukan Ditjen Dikti Kemendikbud

Reporter

Nabiila Azzahra

Editor

Devy Ernis

Rabu, 8 Maret 2023 12:49 WIB

Ilustrasi suap

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menggelar sosialisasi acara bertajuk "Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Ditjen Diktiristek" pada Selasa, 7 Maret 2023. Sosialisasi ini dilakukan sebagai langkah konkret mewujudkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau pungli.

Hadir sebagai narasumber dalam acara sosialisasi adalah Kepala Bidang Hukum Internasional Publik Kemenko Polhukam Berty Sumakud dan Analis Gratifikasi & Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yuanda Angelia.

Berty mengapresiasi langkah Ditjen Diktiristek untuk melakukan pencegahan terhadap pungutan liar. “Ini yang kami sangat harapkan, bahwa Kementerian atau lembaga bisa dengan sendirinya sadar membangun wilayah yang bebas korupsi atau pungli,” ungkapnya pada sosialisasi acara pada Selasa, 7 Maret 2023.

Dalam pemaparannya, Berty menjelaskan pemetaan potensi pungli. Potensi-potensi pungli yang berhasil dipetakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Intelijen Satgas Saber Pungli antara lain berada di Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Samsat, serta Hukum dan HAM.

Adapun yang menjadi bidang prioritas Pokja Intelijen saat ini adalah pungli pada Program Dana Desa, pungli di bidang kesehatan, dan pungli pengisian jabatan.

“Pelayanan publik tidak hanya semata-mata bebas dari pungli, suap, dan gratifikasi, tetapi juga perlu memenuhi aspek lain sehingga dapat tercipta pelayanan yang memberikan kepuasan bagi masyarakat selaku pengguna layanan,” ujarnya.

Ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis (UPT) provinsi dan kabupaten/kota dalam mencegah pungli. Pertama, kata dia, keberadaan posko Satgas Saber Pungli yang masih belum merata. "Hal ini membuat masyarakat sulit untuk mengadukan kasus pungli," ujarnya.

Kedua, belum adanya aktivitas pada beberapa UPT provinsi yang telah memiliki posko sendiri. Bahkan, beberapa gedung masih berada dalam kondisi kosong. Sedangkan kendala ketiga adalah kurangnya komitmen dari masing-masing kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi kegiatan Satgas Saber Pungli di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pilihan Editor: Mekar Setahun Sekali, Bunga Desember Berkhasiat Menyembuhkan Luka Bakar

Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta dan Istri akan Penuhi Panggilan KPK soal LHKPN Janggal Hari Ini

1 jam lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta dan Istri akan Penuhi Panggilan KPK soal LHKPN Janggal Hari Ini

KPK juga akan mengklarifikasi eks Kepala Bea Cukai Purwakarta itu soal kepemilikan saham sebuah perusahaan.

Baca Selengkapnya

ICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkat Singnifikan 5 Tahun Terakhir

2 jam lalu

ICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkat Singnifikan 5 Tahun Terakhir

Pada 2023. ICW mencatat ada 791 kasus korupsi, 1.695 tersangka dan kerugian negara Rp 28,4 triliun.

Baca Selengkapnya

Persiapan Seleksi PPPK Guru 2024, Kemendikbud: Pengajuan dari Daerah Belum Penuhi Kuota

15 jam lalu

Persiapan Seleksi PPPK Guru 2024, Kemendikbud: Pengajuan dari Daerah Belum Penuhi Kuota

Kuota PPPK guru tahun ini seharusnya membutuhkan sebanyak 419 ribu guru.

Baca Selengkapnya

Kabar soal Guru Honorer Sekolah Negeri Dipecat, Kemendikbud Klaim Cuma Penataan

22 jam lalu

Kabar soal Guru Honorer Sekolah Negeri Dipecat, Kemendikbud Klaim Cuma Penataan

Kemendikbud menyatakan para guru honorer di Jawa Barat, bukan dipecat melainkan dilakukan penataan.

Baca Selengkapnya

Ramai Bully Guru usai Kecelakaan SMK Lingga Kencana, Kemendikbud Sebut Study Tour Tetap Perlu

23 jam lalu

Ramai Bully Guru usai Kecelakaan SMK Lingga Kencana, Kemendikbud Sebut Study Tour Tetap Perlu

Kemendikbud menyatakan perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk setiap kegiatan study tour di sekolah.

Baca Selengkapnya

Kisah Guru di Natuna Ikut Program Guru Penggerak, Tak Mau Kalah dengan Guru di kota

1 hari lalu

Kisah Guru di Natuna Ikut Program Guru Penggerak, Tak Mau Kalah dengan Guru di kota

Cerita guru di Natuna mengikuti program Guru Penggerak.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

1 hari lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

1 hari lalu

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK

Baca Selengkapnya

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

1 hari lalu

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

1 hari lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya