TEMPO.CO, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memberikan peringatan kepada warga mengenai ancaman El Nino yang diprediksi akan mencapai puncak pada Agustus - September 2023.

“Diprediksi, El Nino ini intensitasnya lemah hingga moderat,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati. Fenomena ini dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan air atau kekeringan juga ketahanan pangan.

Mengingat sudah di penghujung Juli, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan pihaknya meminta pemerintah daerah melalui BPBD memberikan edukasi ke masyarakat. “Warga diimbau dari sekarang untuk menggunakan air dengan sungguh berhemat,” kata dia.

Suharyanto memberi saran agar air digunakan misalnya untuk memasak dan minum. Sedangkan, untuk mandi dan kebutuhan lain sebaiknya tidak menggunakan sumber-sumber air bersih.

Selain menyampaikan imbauan untuk memastikan ketersediaan air, Suharyanto menyiapkan langkah lain untuk menghadapi dampak El Nino. Langkah itu adalah melakukan mitigasi dengan mengisi ketersediaan air, caranya mendatangkan hujan buatan.

Dalam mendatangkan hujan buatan, BNPB bekerjasama dengan BMKG dan BRIN menggelar operasi TMC atau Teknologi Modifikasi Cuaca untuk mengisi danau, embung, sungai dan sumur.

Langkah lainnya adalah mewaspadai kemungkinan kebakaran hutan dan lahan mengingat adanya catatan yang kurang baik pada 2015 dan 2019. "Saat itu, kebakaran hutan dan lahan sangat besar dan luas. “Di tahun 2023 jangan sampai itu terjadi,” kata Suharyanto.

Antisipasi karhutla

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, disebutkan ada 6 provinsi prioritas, yaitu Sumatrra Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. BNPB mengaku sudah menggelar apel kesiapan dan kesiapsiagaan dalam menangani karhutla.

Suharyanto mengatakan pihaknya sudah menyiapkan 31 unit helikopter dengan water bomb untuk memadamkan api bila terjadi kebakaran lebh besar. Namun penanganan pertama adalah melalui jalur darat.

Untuk memonitor terjadinya karhutla, pihaknya mengaku sudah mengintegrasikan seluruh aplikasi yang dimiliki kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah. Saat ini, Suharyanto mencatat karhutla telah terjadi di beberapa daerah, bahkan di luar 6 provinsi prioritas.

“Ini tugas BNPB jangan sampai membesar,” kata Suharyanto.

Berdasarkan data TMC untuk penanganan karhutla tahun 2023, operasi rekayasa cuaca sudah dilaksanakan di enam provinsi, yaitu Riau, Kalimantan Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan. Operasi pertama dimulai pada 19 April 2023 dan terakhir 23 Juli 2023.

Pilihan Editor: 236 Titik Panas Terdeteksi di Kalimantan Timur, Naik dari 83