Waspada Deepfake Jelang Pemilu 2024, Tarif Per Menit Video hingga Rp 300 Juta

Reporter

Antara

Editor

Devy Ernis

Senin, 9 Oktober 2023 14:58 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang Pemilu 2024, terdapat kekhawatiran masyarakat terhadap konten palsu yang dibuat melalui teknologi deepfake. Mengutip laporan Kaspersky, ada kekhawatiran bahwa deepfake, teknik manipulasi konten video dan suara yang mengandalkan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan akan digunakan untuk mempengaruhi situasi dan opini publik menjelang pemilu 2024.

“Ancaman digital berupa SMS, email phishing, video palsu, dan situs berbahaya harus diantisipasi pada musim pemilu di Indonesia tahun depan. Penting juga bagi masyarakat di sini untuk waspada terhadap konten berbahaya yang mungkin mereka temui secara online selama periode ini,” kata Kepala Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik Kaspersky Wilayah Asia-Pasifik, Jepang, Timur Tengah, Turki dan Afrika Genie Sugene Gan, dalam siaran pers di Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023.

Deepfake mengacu pada teknologi yang membuat salinan gambar, video, dan suara yang meyakinkan melalui pemanfaatan AI.

Deepfake adalah metode lanjutan yang menggunakan algoritma pembelajaran mesin berlapis untuk secara progresif mengekstraksi fitur tingkat tinggi dari masukan mentah. Metode itu mampu belajar dari data tidak terstruktur seperti wajah manusia.

Penelitian Kaspersky juga mengungkapkan bahwa terdapat permintaan yang signifikan terhadap deepfake. Dalam beberapa kasus, terdapat kemungkinan permintaan deepfake dari individu terhadap target tertentu seperti selebriti atau tokoh politik.

Advertising
Advertising

Harga Video Deepfake Capai Rp 300 Juta

Harga per menit video deepfake, menurut laporan Kaspersky, dapat berkisar dari US$ 300 dolar hingga US$ 20.000 dolar atau sekitar Rp4,7 juta hingga Rp 313 juta.

Perusahaan keamanan siber itu menganalisis web gelap menggunakan layanan Kaspersky Digital Footprint Intelligence, yang melakukan analisis otomatis dan manual terhadap surface web (web permukaan), deep web (web dalam), dan dark web (web gelap), ditambah pengetahuan dan wawasan para ahli terkait teknik dan motif para penjahat siber.

Gan mengatakan penjahat siber menggunakan teknologi terkini untuk melakukan penipuan finansial, manipulasi politik, balas dendam, disinformasi, hingga pelecehan. Teknologi deepfake sendiri, kata dia, tidak berbahaya, namun, di tangan penipu, teknologi itu bisa menjadi alat kejahatan.

"Oleh karena itu, kami menghimbau seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam membangun kesadaran dan kewaspadaan terhadap teknologi deepfake serta kemungkinan eksploitasinya,” kata Gan.

Tips Hindari Deepfake

Kaspersky berbagi tips untuk menghindari bahaya deepfakes. Pertama, pastikan karyawan dan keluarga mengetahui cara kerja deepfake dan tantangan yang dapat ditimbulkannya.

Berita terkait

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

3 jam lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

2 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

2 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya