KPK Minta Materi Antikorupsi Masuk Kurikulum Sistem Pembelajaran

Reporter

Editor

Devy Ernis

Jumat, 13 Oktober 2023 08:05 WIB

Ilustrasi korupsi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar kurikulum antikorupsi masuk dalam sistem pembelajaran di Sumatera Barat. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempertimbangkan untuk memasukkan kurikulum antikorupsi dalam sistem pembelajaran kepada peserta didik.

"Sistem pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler kepada peserta didik di jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas sederajat," katanya dalam keterangan tertulis pada Kamis, 12 Oktober 2023 dilansir dari Antara.

Wawan Wardiana mengatakan bahwa 10 pemerintah daerah di Sumatera Barat sudah membuat peraturan daerah untuk pendidikan antikorupsi ini.

"Semoga sesegera mungkin pemda lain juga membuat peraturan yang sama untuk menjadi acuan agar pendidikan antikorupsi bisa diinsersi atau menjadi muatan lokal di jenjang pendidikan," katanya pada Roadshow Bus KPK di Sumbar.

Menurut dia, dalam memerangi korupsi KPK memiliki strategi yang disebut trisula pemberantasan korupsi. Pertama, sula penindakan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi; kedua, sula pencegahan dengan memperbaiki sistem dan menutup celah supaya orang tidak bisa melakukan korupsi.

Advertising
Advertising

Ketiga, lanjut dia, sula pendidikan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak dan bahaya korupsi.

KPK sudah bekerja sama dengan Kemenristek Dikti untuk menyisipkan nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan formal dan nonformal di perguruan tinggi.

"Sejauh ini, di Sumatera Barat sendiri sudah ada dua universitas yang menjadi pilot project pendidikan antikorupsi, yakni Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang," kata dia.

Sebelumnya, Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) singgah di Sumatera Barat yang menjadi provinsi keempat di Pulau Sumatera untuk menyebarkan paham antikorupsi.

Roadshow Bus KPK diinisiasi agar seluruh komponen masyarakat turut berperan serta dalam pemberantasan korupsi.

Ia memperkirakan Bus KPK mungkin hanya sepekan di Sumatera Barat dan akan singgah lagi ke wilayah lain.

"Kami berharap dalam waktu seminggu, kami bisa memberikan kesan yang mendalam. Bahkan, harapannya nilai-nilai antikorupsi yang disampaikan lewat bus ini makin membumi," katanya.

Pilihan Editor: Cara Menghilangkan Iklan di HP Android yang Bisa Dicoba

Berita terkait

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

5 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

8 jam lalu

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK

Baca Selengkapnya

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

11 jam lalu

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

14 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

15 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

17 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

17 jam lalu

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

Penyitaan rumah dalam dugaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka. Apa landasan penyitaan aset tersangka korupsi?

Baca Selengkapnya

2 Selebritas Windy Idol dan Nayunda Nabila Diperiksa KPK, Tersangkut Kasus Korupsi Siapa?

19 jam lalu

2 Selebritas Windy Idol dan Nayunda Nabila Diperiksa KPK, Tersangkut Kasus Korupsi Siapa?

Windy Idol dan Nayunda Nabila Nizrinah terseret dalam dugaan kasus korupsi yang berbeda hingga diperiksa KPK. Apa sangkut pautnya?

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

20 jam lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Kepala Bea Cukai Purwakarta Senin Mendatang soal LHKPN yang Janggal

1 hari lalu

KPK Periksa Kepala Bea Cukai Purwakarta Senin Mendatang soal LHKPN yang Janggal

KPK menjadwalkan pemanggilan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean pada Senin pekan depan.

Baca Selengkapnya