Jaringan Pribadi Virtual VPN Dilarang di Negara Ini dengan Alasan Keamanan

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Senin, 13 November 2023 06:16 WIB

Ilustrasi penggunaan VPN (Pixabay)

TEMPO.CO, Jakarta - Rusia berencana memblokir Jaringan Pribadi Virtual (VPN) dan protokol tertentu yang dianggap oleh komisi ahli sebagai ancaman, kantor berita negara RIA melaporkan mengutip korespondensi dari kementerian digital.

Mengutip Reuters, Senin, 13 November 2023, permintaan layanan VPN melonjak setelah Rusia membatasi akses ke beberapa media sosial Barat setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan pasukan ke Ukraina pada Februari 2022.

Undang-undang Rusia tahun 2017 mewajibkan penyedia teknologi VPN untuk bekerja sama dengan pihak berwenang Rusia dan membatasi akses ke konten yang dilarang oleh Rusia atau dilarang sendiri.

Banyak layanan VPN yang masih digunakan secara luas di seluruh Rusia dan telah terjadi perdebatan publik di kalangan anggota parlemen tentang seberapa jauh tindakan yang harus dilakukan dalam memblokir layanan VPN yang masih mengizinkan akses ke informasi terlarang dan juga sejumlah informasi lainnya.

RIA mengutip balasan dari kementerian digital terhadap pidato anggota parlemen Anton Tkachev yang menyampaikan kekhawatiran tentang apa yang menurutnya merupakan rencana untuk memblokir semua VPN, sebuah langkah yang menurutnya akan meningkatkan tekanan pada orang Rusia dengan melarang mereka menggunakan beberapa peralatan rumah tangga sederhana.

Advertising
Advertising

“Berdasarkan keputusan komisi ahli, penyaringan layanan VPN dan protokol VPN tertentu dapat dilakukan pada jaringan komunikasi seluler untuk lalu lintas asing yang diidentifikasi sebagai ancaman,” RIA mengutip pernyataan kementerian.

RIA mengatakan kementerian mengatakan bahwa pengelakan pembatasan informasi tertentu dianggap sebagai ancaman.

Pilihan Editor: Prakiraan Cuaca BMKG: Cuaca Berawan dan Hujan Ringan-Sedang Mendominasi Wilayah Indonesia

Berita terkait

Pakar Sebut Penambahan Kementerian Baru di Kabinet Prabowo adalah Keniscayaan Konstitusional

1 jam lalu

Pakar Sebut Penambahan Kementerian Baru di Kabinet Prabowo adalah Keniscayaan Konstitusional

Pakar hukum tata negara, Fahri Bachmid, menyoroti wacana pembentukan kementerian baru di kabinet Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

PAN Sambut Baik Rencana Penambahan Nomenklatur Kementerian di Kabinet Prabowo

3 jam lalu

PAN Sambut Baik Rencana Penambahan Nomenklatur Kementerian di Kabinet Prabowo

Menurut Ketua Umum PAN, penambahan nomenklatur kementerian tepat jika mempertimbangkan wilayah Indonesia yang luas.

Baca Selengkapnya

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

7 jam lalu

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Ada Usulan Tambah 40 Kementerian, Indonesia Pernah Punya Kabinet 'Super Gemoy' 100 Menteri

7 jam lalu

Ada Usulan Tambah 40 Kementerian, Indonesia Pernah Punya Kabinet 'Super Gemoy' 100 Menteri

Di tengah usulan pada Prabowo-Gibran untuk menambah nomenklatur menjadi 40 kementerian, RI pernah punya kabinet 100 menteri.

Baca Selengkapnya

Arab Saudi Luncurkan Kartu Pintar "Nusuk" untuk Jamaah Haji

8 jam lalu

Arab Saudi Luncurkan Kartu Pintar "Nusuk" untuk Jamaah Haji

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi meluncurkan kartu pintar "Nusuk" yang wajib dibawa oleh jamaah haji

Baca Selengkapnya

Warga Negara Rusia Disarankan Tak Melancong ke Meksiko

10 jam lalu

Warga Negara Rusia Disarankan Tak Melancong ke Meksiko

Warga negara Rusia agar mempertimbangkan rencana melancong ke Meksiko setelah otoritas di sana menolak lebih banyak pelancong Rusia

Baca Selengkapnya

Gerindra Tepis Isu Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Gerindra Tepis Isu Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Gerindra menanggapi isu penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

1 hari lalu

Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

Mahfud Md menilai, semakin banyak jumlah kementerian, bisa jadi karena tuntutan akibat bagi-bagi kekuasaan yang terlalu besar setelah pemilu.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Sebut Tak Bisa Sembarangan Terbitkan Perppu untuk Tambah Kementerian

1 hari lalu

Pakar Hukum Sebut Tak Bisa Sembarangan Terbitkan Perppu untuk Tambah Kementerian

Tidak ada kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan Perppu demi mengakomodir penambahan kementerian.

Baca Selengkapnya

Rencana Kabinet Prabowo, Diskusi Koalisi hingga Timbal Balik Mendapat Dukungan Diberi Jabatan

1 hari lalu

Rencana Kabinet Prabowo, Diskusi Koalisi hingga Timbal Balik Mendapat Dukungan Diberi Jabatan

Partai politik di koalisi berebut pengaruh untuk bisa menempatkan kadernya di kabinet Prabowo

Baca Selengkapnya