TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah membantah klaim Kementerian Pertanian yang menyebutkan proyek food estate di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai itu berhasil. Kebalikan dari klaim itu, Walhi menilai proyek food estate justru memperparah krisis ekologis serta merusak ekosistem hutan dan gambut di Kalimantan Tengah.

"Menjadi pemicu kebakaran hutan dan bencana polusi asap," kata Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalteng, Bayu Herinata, dalam webinar yang diselenggarakan Eksekutif Nasional Walhi, Jumat, 26 Januari 2024.

Bayu juga menegaskan bahwa food estate Kalimantan Tengah telah merampas ruang hidup dan tani masyarakat. Khusus masyarakat adat, hutan yang sebelumnya jadi sumber penghidupan dan ekonomi dan lahan pertanian pangan lokal, disebutkan Bayu, telah dikonversi jadi lahan singkong. "Menyebabkan bencana ekologi," kata Bayu menambahkan.

Sebelumnya, di tengah pro dan kontra pembangunan food estate buntut debat cawapres kedua pada Ahad, 21 Januari lalu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan keberhasilan panen jagung di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Ia menyebutkan food estate tersebut sudah menghasilkan panen jagung sebanyak 6,5 ton per hektare

Menurut Amran, untuk sebuah lahan bukaan baru, lahan di Gunung Mas dipujinya sudah mampu memberikan produksi yang baik. "Kuncinya adalah penggunaan benih yang unggul, irigasi, dan pemupukan yang optimal. Kita lihat hasilnya saat ini,” kata Amran dalam keterangannya, Rabu, 24 Januari 2024.

Dengan keberhasilan panen jagung itu, Menteri Amran mengklaim bukti bahwa teknologi pertanian yang diterapkan pada food estate telah tepat dan sesuai dengan harapan. Dia menyampaikan itu meski sebelumnya viral di media sosial kritik bahwa penanaman jagung itu dilakukan menggunakan media tanam dalam polybag--bukan di tanah di lahan yang ada.

Di Kalimantan Tengah, Bayu menambahkan, pemerintah membuat dua proyek food estate atau kawasan lumbung pangan. Proyek pertama yakni food estate padi yang mengambil lokasi di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Total lahan yang direncanakan seluas 165 ribu hektare.

"Keseluruhan lahan berada di ekosistem hutan dan gambut yang berada di kabupaten tersebut," katanya.

Selain itu, food estate singkong yang meliputi Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Pulang Pisau. Luasnya sekitar 31 ribu hektare untuk perencanaan. "Mayoritas di Gunung Mas, dialokasikan dari kawasan hutan, spesifik di kawasan hutan, beda dengan food estate padi yang sebagian besar lahan gambut," kata dia.

Dalam dua food estate itu, kata Bayu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengandeng BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia.

Pilihan Editor: Studi 120 Mahasiswa ITB Terhambat Karena Tunggak UKT, Ini Solusi yang Ditawarkan Kampus