Lantik Rektor, Kementerian Pendidikan Ingatkan Netralitas ASN dalam Pemilu

Jumat, 2 Februari 2024 08:08 WIB

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar upacara peringatan HariPendidikan Nasional 2020 dengan sebuah upacara bendera di halaman kantor kementerian, di Jakarta,Sabtu (2/5).

TEMPO.CO, Jakarta - Iwan Taruna resmi dilantik menjadi Rektor Universitas Jember periode tahun 2024 hingga 2028, Kamis, 1 Februari 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Suharti, mewakili Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, melantik Iwan Taruna di Gedung A Kemdikbudristek, Jakarta.

Selain melantik rektor Universitas Jember, Suharti juga melantik Rektor Universitas Jambi Prof. Helmi, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah V Yogyakarta dan para pejabat pratama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Dalam pidato pelantikan itu, Suharti meminta agar Rektor Universitas Jember memastikan seluruh target yang sudah diberikan kementerian dapat tercapai. Ia juga mengingatkan tahun 2024 sebagai tahun politik yang wajib disikapi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menjaga netralitas serta menjunjung kode etik ASN.

Suharti mengatakan, tahun 2024 adalah akhir dari Rencana Strategis jangka menengah 2020-2024 bagi semua lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan. Tahun 2024 juga menjadi pijakan awal merencanakan Rencana Strategis jangka menengah 2024-2028.

Iwan Taruna menyatakan siap mengemban amanah sebagai rektor. Menurut dia, pesan yang diberikan oleh Sekjen Kementerian Pendidikan sudah dilakukan dan akan ditingkatkan. “Salah satu program yang sedang diwujudkan oleh Universitas Jember di tahun 2024 ini adalah bertransformasi dari PTN Badan Layanan Umum menjadi PTN Berbadan Hukum,” kata Iwan Taruna.

Advertising
Advertising

DAVID PRIYASIDHARTA

Berita terkait

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

18 jam lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Polisi Ambil Alih Gedung Universitas California Irvine dari Demonstran Pro-Palestina

2 hari lalu

Polisi Ambil Alih Gedung Universitas California Irvine dari Demonstran Pro-Palestina

Polisi kembali mengambil alih gedung kampus Universitas California Irvine dari para pengunjuk rasa pro-Palestina.

Baca Selengkapnya

Rektor Terpilih Universitas Negeri Padang Digugat, Imbas Dugaan Cacat Prosedural

2 hari lalu

Rektor Terpilih Universitas Negeri Padang Digugat, Imbas Dugaan Cacat Prosedural

Rektor terpilih UNP periode 2024-2029 adalah Krismadinata.

Baca Selengkapnya

Cerita Mahasiswa Undip Ngadu ke Rektor soal UKT hingga Fasilitas Kampus

2 hari lalu

Cerita Mahasiswa Undip Ngadu ke Rektor soal UKT hingga Fasilitas Kampus

Mahasiswa Undip Semarang mengaku telah berdiskusi dan memberikan kritik kepada pihak kampus soal permasalahan Uang Kuliah Tunggal alias UKT.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

3 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

3 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

3 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya