FSGI Tolak Makan Siang Gratis dari Dana BOS, Anggarannya Tak Cukup: Rp 450 T Vs 59,4 T

Senin, 4 Maret 2024 17:27 WIB

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memunculkan wacana pendanaan program makan siang gratis di sekolah menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Pemerintah telah mempersiapkan realisasi janji kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran yang unggul di hitung cepat Pemilu 2024.

Wacana itu langsung ditolak Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Alasannya, usulan itu menunjukkan pemerintah gagal memahami tujuan kebijakan dana BOS dan BOS Afirmasi yang digunakan untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar. Makan siang gratis dianggap tak termasuk di dalamnya.

Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo, menilai akan banyak kerugian yang dirasakan sekolah maupun guru honorer, jika skema pendanaan makan siang gratis untuk siswa memakai dana BOS.

Menurut hitungannya, pendanaan untuk makan siang gratis kepada 82,9 juta siswa di Indonesia diperkirakan menelan dana hingga Rp 450 triliun. Besaran ini tidak sebanding dengan anggaran pendidikan yang diberikan pemerintah melalui dana BOS. "Jika dikurangi lagi untuk makan siang gratis, maka akan berdampak banyak pada kemajuan pendidikan di Indonesia," kata dia saat dihubungi, Senin 4 Maret 2024.

Berdasarkan data terakhir yang didapatnya, Heru merinci dana BOS sebesar 20 persen dari Rp 665 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024. Artinya hanya Rp 59,4 triliun. "Coba hitung, anggaran dana BOS saja tidak sampai Rp 60 triliun, tapi makan siang gratis ini ratusan triliun. Artinya ada kekeliruan dalam menghitung anggaran," kata Heru lagi.

Advertising
Advertising

Heru kembali menegaskan sikap FSGI menolak dana BOS dipakai untuk makan siang gratis. Lebih spesifik dia menunjuk peruntukan dari tahun ke tahun untuk menunjang pendidikan serta membayar gaji guru honorer. Menurutnya pula, banyak lagi muatan pelayanan yang harus ditanggung dari dana BOS, mulai dari konsumsi listrik hingga pemberdayaan pustaka.

"Usulan semacam ini (dana BOS untuk makan siang gratis) bisa mengancam keberadaan dunia pendidikan, yang sepenuhnya mengandalkan biaya operasional dari dana BOS itu," ujar Heru yang juga menilai kalau makan siang gratis bukan program yang representatif.

Lebih lanjut, Heru menerangkan kalau anggaran untuk siswa SMP untuk dana BOS mencakup Rp 1,2 juta per siswa untuk satu tahun. Bila dihitung skemanya dengan makan siang gratis, maka akan minus.

Anggaran makan siang gratis dikampanyekan oleh Prabowo-Gibran sebesar Rp 15 ribu per siswa untuk satu hari. Bila dikalikan saja sebanyak satu tahun atau 365 hari, maka harus ada anggaran senilai Rp 5,4 juta per siswa untuk satu tahun.

Kendati demikian, bila ada skema usulan soal pendanaan makan siang gratis selain dari dana BOS, Heru berpendapat perlu dipertimbangkan.

Pilihan Editor: Marak Kasus Bullying, Jokowi Minta kepada Guru Jangan Sampai Ada Siswa Ketakutan di Sekolah

Berita terkait

Tenggat Sertifikasi Halal Diundur, BPJH: Fasilitasi Terkendala Anggaran Terbatas

4 jam lalu

Tenggat Sertifikasi Halal Diundur, BPJH: Fasilitasi Terkendala Anggaran Terbatas

Kepala BPJPH Kementerian Agama, Muhammad Aqil Irham mengatakan, selama ini fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK terkendala keterbatasan anggaran.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

14 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

17 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

18 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

21 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Didukung Golkar Maju di Pilkada Jawa Timur, Khofifah Respons Begini

1 hari lalu

Dua Kali Didukung Golkar Maju di Pilkada Jawa Timur, Khofifah Respons Begini

Partai Golkar kembali memberikan dukungan kepada Khofifah untuk maju di Pilkada Jawa Timur. Ini respons Khofifah.

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartarto Pertimbangkan Raffi Ahmad Maju di Pilkada 2024

1 hari lalu

Airlangga Hartarto Pertimbangkan Raffi Ahmad Maju di Pilkada 2024

Raffi Ahmad dianggap sebagai sosok yang bisa melenggang ke berbagai daerah menjelang Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Usai Kecelakaan Bus Siswa SMK Lingga Kencana Depok Muncul Pro dan Kontra Study Tour, Pj Gubernur Jabar Sampai Keluarkan Surat Edaran

1 hari lalu

Usai Kecelakaan Bus Siswa SMK Lingga Kencana Depok Muncul Pro dan Kontra Study Tour, Pj Gubernur Jabar Sampai Keluarkan Surat Edaran

Pro dan kontra soal study tour langsung mengemuka usai kecelakaan bus siswa SMK Lingga Kencana Depok di Subang beberapa waktu lalu. Ini kata mereka.

Baca Selengkapnya

Golkar: Dukungan KIM untuk Khofifah - Emil Dardak Cukup untuk Pilgub Jatim 2024

1 hari lalu

Golkar: Dukungan KIM untuk Khofifah - Emil Dardak Cukup untuk Pilgub Jatim 2024

Airlangga mengatakan selain Golkar, dukungan untuk Khofifah dan Emil di Pilkada Jawa Timur juga datang dari partai pendukung Prabowo lainnya.

Baca Selengkapnya

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

1 hari lalu

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

Penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal karena bakal membebani anggaran.

Baca Selengkapnya