BRIN Sebut AI Berperan Penting dalam Sistem Pertahanan di IKN, Ini Alasannya

Kamis, 7 Maret 2024 09:09 WIB

Beginilah penampakan Ibu kota Nusantara di Indonesia nantinya bila semua pembangunan sudah selesai. (Foto: IKN)

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Anto Satriyo Nugroho menilai keberadaan kecerdasan buatan (AI) memiliki peranan sangat penting sebagai salah satu pertahanan cerdas (smart defense) bagi keamanan bangsa dan negara, terutama di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pertama, sebagai alat yang bisa membantu memberikan keputusan dalam tata kelola organisasi, manajemen personal, manajemen anggaran, dan manajemen logistik. Kedua, sistem informasi operasional militer, dan ketiga, sebagai tools bagi penerapan teknologi sistem senjata,” ungkap Anto melalui keterangan tertulis, Kamis, 7 Maret 2024.

Namun, di sisi lain, Anto menilai bahwa penetrasi koneksi internet yang meningkat dari tahun ke tahun di Indonesia menjadi salah satu ancaman bagi keamanan. “Pertumbuhan tingkat penetrasi internet di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini hampir 79,5 persen jumlah penduduk Indonesia sudah terkoneksi internet,” ujarnya.

Menurut dia, IKN yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memunculkan tantangan dalam perencanaan strategi pertahanan. Pertama, IKN memiliki karakteristik geografi militer dengan faktor-faktor fisik, seperti relasi spasial, bentang wilayah darat, serta karakteristik perairan pesisir dan laut, yang berbeda dengan Jakarta. Hal ini, menurut Anto, memungkinkan ancaman terhadap keamanan IKN juga berubah dan bahkan berlipat ganda.

Terkait sistem pertahanan di IKN, Direktur Pengkajian Hankam dan Geografi Lemhanas Rolland D.G. Waha mengatakan, konsep pertahanan Indonesia harus mengikuti kondisi geografis di Indonesia yang nantinya akan menentukan alat utama sistem senjata (alutsista) yang diperlukan. Sehingga, tidak bisa memaksakan kondisi di negara lain.

Advertising
Advertising

“Desainlah smart defense ini berdasarkan apa yang kita miliki, bukan orang lain yang miliki,” ujarnya.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

6 jam lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

6 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

11 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

13 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

13 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri, Peneliti BRIN Soroti Potensi Kecemburuan di Internal Polisi

1 hari lalu

Revisi UU Polri, Peneliti BRIN Soroti Potensi Kecemburuan di Internal Polisi

Peneliti BRIN Sarah Nuraini Siregar menanggapi potensi kecemburuan di internal polisi akibat revisi UU Polri yang dapat memperpanjang masa jabatan aparat penegak hukum tersebut.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Perpanjang Usia Pensiun Polisi, Ini Kata Peneliti BRIN

1 hari lalu

Revisi UU Polri Perpanjang Usia Pensiun Polisi, Ini Kata Peneliti BRIN

Peneliti BRIN menanggapi mengenai revisi UU Polri yang bisa memperpanjang jabatan polisi.

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya