Kolaborasi PBB dengan 21 Universitas di Indonesia Dukung Transformasi Digital

Minggu, 17 Maret 2024 13:50 WIB

(ki-ka) Perwakilan UNESCO Zakki Gunawan , DR Nelly, S.kom.,MM.,CSCA rektor BINUS University ,Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widiniarko, M. Sc, Ketua Pengurus NUNI, Rini Widyantini SH MPM Sekretaris Kementrian PAN RB, Valerie Julliand Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Maniza Zaman perwakilan UNICEF, Prof. Ignasius D.A Sutapa ketua APDI, dalam peluncuran Indonesia's Digital Transfromation multistake holder partnership (Pusat Informasi PBB (UNIC) / Bayu Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB melakukan kolaborasi bersama beberapa perguruan tinggi di Indonesia untuk mendukung transformasi digital di Indonesia.

Perwakilan rektor dari berbagai universitas di Indonesia, kepala badan-badan PBB, duta besar, perwakilan organisasi internasional, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan digital di Indonesia menghadiri acara peluncuran di Auditorium BINUS University, pada Jumat, 15 Maret 2024.

Kegiatan yang bertajuk Kemitraan Multi-Pemangku Kepentingan Transformasi Digital Indonesia, bertujuan sebagai inisiatif baru untuk meningkatkan infrastruktur dan kapabilitas digital Indonesia untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Inisiatif tersebut berasal dari 10 badan PBB, Jaringan Universitas Nasional Indonesia (NUNI), dan Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI). Gagasan tersebut dibangun atas dasar dukungan transformasi digital di Indonesia. Dukungan tersebut juga berkaitan dengan upaya mengurangi kesenjangan digital dan mempromosikan pendidikan digital inklusif yang membantu mendorong ekspansi ekonomi.

“Mengatasi kesenjangan digital merupakan hal yang penting dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan dan perubahan iklim,” ujar Valerie Julliand, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia.

Advertising
Advertising

“Kolaborasi kami bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat digital dapat diakses dan bermanfaat bagi semua orang,” katanya..

Acara tersebut juga bermaksud untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan menguatkan keamanan siber dan informasi. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Presiden no. 82/2023 Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

“Kami sepenuhnya memahami bahwa kolaborasi sangat penting.. Kami sangat terbuka apabila ada dukungan dari lembaga-lembaga UN ataupun pihak lain dalam berbagai inisiatif yang ada saat ini. Dengan adanya transisi pemerintahan yang akan datang momentum yang telah ada saat ini perlu untuk dijaga dan dilanjutkan," kata Rini Widyantini, Sekretaris Kementerian PAN RB dalam sambutan pada peluncuran kemitraan itu.

Rini mengungkapkan, membutuhkan tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), evaluasi kelembagaan, evaluasi kebijakan, dan peningkatan kemampuan digital aparatur negara untuk mengembangakan prioritas perkembangan transformasi digital.

Rektor BINUS University, Dr Nelly, mengatakan BINUS bangga menjadi salah satu dari 21 universitas di Indonesia yang turut serta berkolaborasi dengan PBB.

“BINUS University bangga menjadi salah satu dari dua puluh satu perguruan tinggi di Indonesia (NUNI) yang akan berkolaborasi erat dengan PBB dan Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI) yang bertujuan meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia, untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan,” ujarnya.

Kemudian, Ketua Umum Nationwide University Network in Indonesi (NUNI) Prof Budi Widianarko mengatakan soal transformasi digital ini dilakukan untuk memberdayakan teknologi ini untuk kemajuan Indonesia.

“Kemitraan ini menyoroti pentingnya tindakan kolektif dalam menciptakan masyarakat yang memanfaatkan teknologi digital untuk pemberdayaan dan kemajuan, hal ini sejalan dengan salah satu dari empat pilar, yaitu penelitian dan inovasi untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat,” kata Budi.

Pilihan Editor: Akselerasi Transformasi Digital untuk Pembangunan Industri

Berita terkait

Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza

2 hari lalu

Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza

Pejabat PBB mengatakan penutupan perbatasan Rafah dan Karem Abu Salem (Kerem Shalom) merupakan "bencana besar" bagi warga Palestina di Gaza

Baca Selengkapnya

Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya

2 hari lalu

Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya

UN Women memperingatkan bahwa serangan darat Israel di Rafah, Gaza, akan memperburuk penderitaan 700.000 perempuan dan anak perempuan Palestina

Baca Selengkapnya

Ukraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia

2 hari lalu

Ukraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan tidak ada dasar hukum untuk mengakui Vladimir Putin sebagai presiden Rusia yang sah.

Baca Selengkapnya

Temuan PBB tentang Kuburan Massal Gaza: Ada yang Disiksa, Ada yang Dikubur Hidup-hidup

3 hari lalu

Temuan PBB tentang Kuburan Massal Gaza: Ada yang Disiksa, Ada yang Dikubur Hidup-hidup

Para ahli PBB mendesak penjajah Zionis Israel untuk mengakhiri agresinya terhadap Gaza, dan menuntut ekspor senjata ke Israel "segera" dihentikan.

Baca Selengkapnya

Pengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel

4 hari lalu

Pengakuan Palestina sebagai Negara Berdaulat akan Jadi Pukulan Telak bagi Israel

Menteri Luar Negeri Turkiye sangat yakin pengakuan banyak negara terhadap Palestina sebagai sebuah negara akan menjadi pukulan telak bagi Israel

Baca Selengkapnya

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

5 hari lalu

Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

Delegasi PBB mengevakuasi sejumlah pasien dan korban luka dari Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara

Baca Selengkapnya

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

6 hari lalu

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Baca Selengkapnya

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

6 hari lalu

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

WHO mengatakan tidak ada rencana darurat yang dapat mencegah "tambahan angka kematian" di Rafah jika Israel menjalankan operasi militernya di sana.

Baca Selengkapnya

Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

6 hari lalu

Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

Dubes Palestina untuk Austria menilai upaya membahas Gaza pada forum PBB tidak akan berdampak pada kebijakan AS dan Eropa yang mendanai genosida.

Baca Selengkapnya

PBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza

6 hari lalu

PBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza

Jika perang terus berlanjut selama sembilan bulan, kemajuan yang dicapai selama 44 tahun akan musnah. Kondisi itu akan membuat Gaza kembali ke 1980

Baca Selengkapnya