Kontroversi Pameran Sungai Citarum di World Water Forum Bali, Pengamat: Pemulihan Berjangka Panjang

Sabtu, 18 Mei 2024 09:09 WIB

Sejumlah siswa menaiki eretan menyeberangi Sungai Citarum di kawasan Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 8 Mei 2024. Para siswa menggunakan eretan sebagai moda penyeberangan menuju sekolah dengan tarif Rp2 ribu guna mempersingkat jarak tempuh karena minimnya akses jembatan penyebarangan di wilayah tersebut. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin

TEMPO.CO, Bandung - Rencana pemerintah yang ingin memamerkan keberhasilan proyek Citarum Harum di ajang World Water Forum ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024 mengundang kontroversi. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat misalnya tidak setuju dengan rencana itu karena kondisi Sungai Citarum masih rusak dan tercemar tinggi.

“Menilai sebuah program besar seperti pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum hanya dalam kurun waktu 7 tahun sebagai gagal mungkin tidak sepenuhnya adil,” kata Supardiyono Sobirin, anggota Dewan Pemerhati Lingkungan dan Kehutanan Tatar Sunda, Sabtu, 18 Mei 2024.

Menurutnya, proses pemulihan lingkungan merupakan upaya jangka panjang yang membutuhkan waktu, sumber daya, dan komitmen yang berkelanjutan. “Penting untuk mengakui kemajuan yang telah dicapai, sambil terus bekerja pada area yang memerlukan perbaikan,” kata anggota tim ahli program Percepatan Pengendalian dan Kerusakan (PPK) DAS Citarum itu.

Sobirin mengatakan Walhi Jabar sebagai organisasi lingkungan mungkin menyoroti aspek-aspek tertentu yang belum memenuhi harapan atau standar yang diinginkan. Pandangan itu sebaiknya tidak harus dilihat sebagai penolakan total terhadap program DAS Citarum. “Justru kepada Walhi harus mengucapkan terima kasih, kritikannya merupakan reminder dan dorongan untuk evaluasi dan peningkatan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam konteks pemulihan lingkungan, menurut Sobirin, kesabaran dan kerja keras adalah kunci. Dia berharap dengan berkolaborasi dan mengintegrasikan masukan dari berbagai pihak, termasuk Walhi, program DAS Citarum dapat terus berkembang dan mencapai tujuan-tujuan jangka panjangnya. Pemerintah sejak 2018 membuat program Citarum Harum untuk memulihkan fungsi sungai yang pernah dijuluki sebagai sungai terkotor di dunia itu.

Advertising
Advertising

Menurut Sobirin, ada contoh kasus pemulihan lingkungan Sungai Yarra di Australia yang melalui proses panjang dan memerlukan investasi signifikan. Strategi pemulihan yang mencakup Visi Komunitas 50 Tahun, dirancang untuk melindungi sungai dari tantangan pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan iklim. Biaya pemulihan pun sambil menghitung manfaat tahunan dari sungai itu bagi masyarakat dan ekonomi lokal.

Sebelumnya diberitakan Direktur Walhi Jabar Wahyudin tidak sependapat jika Sungai Citarum akan menjadi showcase keberhasilan di World Water Forum ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024. “Sepanjang catatan Walhi dalam kurun waktu enam tahun program Citarum Harum berjalan, sungainya masih dalam kondisi rusak,” katanya, 14 Mei 2024. Sungainya dinilai masih berstatus tercemar tinggi di bagian sub maupun DAS dari pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari industri juga sampah domestik.

Selain itu luasan lahan kritis di hulu Sungai Citarum terus meningkat dari angka 900 hektare berdasarkan data 2021. Walhi Jabar juga mempersoalkan tidak adanya transparansi anggaran dalam program Citarum Harum, kurangnya pelibatan masyarakat khususnya di sepanjang aliran sungai. “Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran sungai tidak ditindak secara tegas,” kata Wahyudin.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Ketua Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan Citarum Harum merupakan kolaborasi pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pelaku bisnis, hingga media. Program itu dianggap berhasil menurunkan kerusakan status sungai sepanjang 297 kilometer itu dari ‘cemar berat’ menjadi ‘cemar ringan’.

“Pengoptimalan pengelolaan sampah di sepanjang DAS Citarum, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai,” kata Luhut dalam keterangan tertulis, Senin, 13 Mei 2024.

Adapun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sampah di DAS Citarum ditangani dengan Program Improvement of Solid Waste Management Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya PUPR. Program itu sudah berjalan sejak 2020 dan masih berlanjut hingga November 2025.

Pilihan Editor: Gempa Mengguncang Kuat Sumedang, Sumber Dekat Gempa Merusak 2023

Berita terkait

Walhi Sindir Yusril Ihza Mahendra yang Ikut Menambang Pasir Laut untuk Ekspor ke Singapura

9 jam lalu

Walhi Sindir Yusril Ihza Mahendra yang Ikut Menambang Pasir Laut untuk Ekspor ke Singapura

Walhi sindir sikap Yusril Ihza Mahendra yang ikut menambang pasir laut untuk ekspor ke Singapura. Yusril dianggap utamakan kepentingan negara lain

Baca Selengkapnya

WALHI Desak Kejaksaan Agung Usut Dugaan Korupsi Proyek Pemutihan Sawit

12 jam lalu

WALHI Desak Kejaksaan Agung Usut Dugaan Korupsi Proyek Pemutihan Sawit

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas dugaan korupsi tata kelola Proyek Pemutihan Sawit dalam Kawasan Hutan.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat, 5 Kritik Pengamat untuk Mega Proyek Tersebut

8 hari lalu

Presiden Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat, 5 Kritik Pengamat untuk Mega Proyek Tersebut

Jokowi klaim proyek IKN di Kalimantan Timur bukanlah keputusan Presiden saja melainkan keputusan seluruh rakyat. Sejumlah kritik untuk IKN muncul.

Baca Selengkapnya

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Anak Buah Prabowo Usul Ditunda, Susi Pudjiastuti Minta Dibatalkan

11 hari lalu

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Anak Buah Prabowo Usul Ditunda, Susi Pudjiastuti Minta Dibatalkan

Presiden Jokowi buka ekspor pasir laut. Sedangkan anak buah Prabowo Subianto, Ahmad Muzani usul ditunda. Sementara Susi Pudjiastuti minta dibatalkan.

Baca Selengkapnya

Polemik Proyek Food Estate Merauke Prabowo dan Jokowi, Ekonom: Menyimpan Risiko Besar

11 hari lalu

Polemik Proyek Food Estate Merauke Prabowo dan Jokowi, Ekonom: Menyimpan Risiko Besar

Food estate Merauke telah menjadi proyek unggulan Prabowo sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Bagaimana kelanjutan PSN ini?

Baca Selengkapnya

Walhi Sebut Aturan soal Sedimentasi Laut Minus Kajian Ilmiah

13 hari lalu

Walhi Sebut Aturan soal Sedimentasi Laut Minus Kajian Ilmiah

Manajer Walhi Parid Ridwanuddin menilai regulasi tentang pengerukan pasir laut minus kajian ilmiah.

Baca Selengkapnya

Dinas Lingkungan Karawang Minta Warga Tak Nyalakan Api di Area Semburan Sungai Citarum

13 hari lalu

Dinas Lingkungan Karawang Minta Warga Tak Nyalakan Api di Area Semburan Sungai Citarum

DLHK Karawang akan berkirim surat kepada Badan Geologi dan BMKG soal semburan warna hitam di Sungai Citarum segmen Batujaya-Pakisjaya itu.

Baca Selengkapnya

Soal Ekspor Pasir Laut hasil Sedimentasi, Walhi Singgung Gestur Tak Percaya Jokowi

13 hari lalu

Soal Ekspor Pasir Laut hasil Sedimentasi, Walhi Singgung Gestur Tak Percaya Jokowi

Manajer Walhi, Parid Ridwanuddin mengkritik keras sikap Presiden Jokowi ketika menyampaikan ekspor pasir laut adalah hasil sedimentasi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bilang Sedimen Beda dari Pasir Laut, Susi Sebut Sedimen Apapun Sangat Penting

15 hari lalu

Jokowi Bilang Sedimen Beda dari Pasir Laut, Susi Sebut Sedimen Apapun Sangat Penting

Berikut ini dua ekspresi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di medsos atas kebijakan Jokowi buka keran ekspor pasir laut.

Baca Selengkapnya

Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia Tolak Kebijakan Tambang dan Ekspor Pasir Laut Jokowi

16 hari lalu

Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia Tolak Kebijakan Tambang dan Ekspor Pasir Laut Jokowi

Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia tergabung dalam koalisi yang nyatakan kebijakan tambang dan pasir laut tak adil serta mencelakakan.

Baca Selengkapnya