TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Game Indonesia (AGI) meminta isi Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 direalisasikan sebelum pergantian rezim. Menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, beleid tentang pengembangan industri game lokal itu dianggap masih jalan di tempat.

"Kita mendesak pemerintah untuk bisa mempercepat realisasinya, supaya akhirnya peraturan ini bisa dijalankan dan mendukung teman-teman di industri game," kata Ketua AGI, Cipto Adiguno, dalam konferensi pers via Zoom, Kamis, 30 Mei 2024.

Dikukuhkan pada 12 Februari 2024, Perpres Nomor 19 Tahun 2024 mengungkit Indonesia sebagai salah satu pasar potensial industri game yang sedang bertumbuh pesat. Lembaga riset game global asal Belanda, Newzoo, mereka mencatat penerimaan Indonesia dari game mencapai US$ 1,74 miliar, atau menembus Rp 28 triliun, pada 2021.

Menurut Cipto, pemerintah berperan mengembangkan industri game dalam negeri. Aturan yang sudah dibuat, terutama soal pendanaan, seharusnya bisa segera direalisasikan.

Dia berharap skema pendanaan industri game di Indonesia bisa mencontoh negara tetangga. Kebutuhan produksi, kata dia, bisa mencapai Rp 50 miliar untuk setiap game.

"Ditargetkan pendanaan ini bisa bermanfaat untuk developer game dalam negeri, baik skala menengah sampai besar,” ucap dia. “Supaya bisa juga dirasakan benefit dari kreativitasnya.”

Mewakili AGI, Cipto khawatir kebijakan terkait industri game itu dibatalkan akibat pergantian pemerintahan pada Oktober mendatang. "Sering terjadi kalau ganti presiden, kebijakannya juga banyak yang diganti. Jadi peraturan yang lama itu bisa saja dihilangkan.”

Sumbangan Game terhadap PDB

Perlu diketahui, Perpres Nomor 19 Tahun 2024 berisi rencana pembentukan tim percepatan pengembangan industri game nasional. Tujuannya untuk kebutuhan koordinasi, penyelarasan, serta penyelesaian hambatan. Tim yang sama juga harus bisa merumuskan program percepatan industri game nasional. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya ditunjuk sebagai ketua pengarah tim tersebut.

Dalam beleid yang sama, pemerintah menjadwalkan evaluasi tentang kebijakan game setiap 1 semester sekali, agar dapat ilaporkan kepada publik. Sejauh ini, belum ada perkembangan terbaru ihwal pembentukan tim itu.

Data dari Outlook Pariwisata & Ekonomi Kreatif 2021/2022 terbitan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mencatat subsektor aplikasi dan game menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 31,25 triliun pada tahun yang sama. Laju kedua subsektor ekonomi kreatif itu mencapai 9,17 persen secara tahunan, hanya kalah dari pertumbuhan televisi dan radio sebesar 9,48 persen.

Jika dikembangkan industri gim Indonesia bisa menempati peringkat ke-16 pasar gim dunia. Pasar game di Indonesia bisa mencapai US$ 2,5 miliar atau setara dengan Rp 36 triliun pada 2025. Yang disayangkan, jagat game di Indonesia masih didominasi produk asing.

Pilihan Editor: ITS Buka Seleksi Mandiri Mahasiswa, Ada Tes Khusus untuk 3 Prodi Desain