TEMPO.CO, Jakarta - Sedikitnya ada 27 kabupaten dan 1.752 desa di Indonesia yang teah melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) secara elektronik atau e-voting. Rekam jejak pemanfaatan teknologi e-voting dalam pesta demokrasi di Tanah Air diungkap Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui webinar Pusat Riset Sains Data dan Informasi seri #5 bertajuk Menuju Pemilu Elektronik di Indonesia, Dimulai dari Pilkades.

"Riset e-voting sudah kami lakukan sejak 2009. Kami menginisiasi dan saat ini sudah dilakukan uji coba dan implementasi di beberapa kabupaten," kata Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika BRIN, Budi Prawara, dalam webinar itu yang diikuti melalui saluran YouTube BRIN, Kamis, 20 Juni 2024.

Budi menyampaikan, e-voting termasuk inovasi teknologi pemilihan umum atau pemilu. Dasar pemanfaatannya, kata dia, tetap harus memenuhi asas luber jurdil atau akronim dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bahkan proses luber jurdil ini, Budi menambahkan, sudah dilakukan sejak dari pembuatan sistemnya hingga penayangan hasil pemilu.

"Pemilu adalah amanat undang-undang, dan e-voting yang dikembangkan oleh BRIN sudah dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada 2009. Dinyatakan bahwa coblos contreng saat pemilu langsung sama halnya dengan sentuh pandang di komputer," tutur Budi.

E-voting yang dikembangkan BRIN tidak hanya memakai pengetahuan yang ada di Indonesia. Menurut Budi, pihaknya sudah berkali-kali melihat bagaimana pemanfaatan e-voting di skala internasional. Lewat kajian dan riset terbaru soal aplikasi ini, Budi mengklaim, BRIN sudah bisa menyusun standar teknis dan profesional soal e-voting di Indonesia yang berdasarkan asas luber jurdil.

Sistem e-voting, kata dia, dikembangkan dalam bentuk program teknis yang bisa disimulasikan di banyak kabupaten sebagai tahap proof of concept. "Kabupaten Banten 2012 dan setelah sukses, banyak bupati menginginkan ini diterapkan di pemilihan desa, dan dilaksanakan pilkades e-voting pertama di Kabupaten Boyolali 2013," kata Budi mencontohkan.

Namun, untuk menyukseskan penyelenggaraan e-voting, Budi menyebut BRIN memerlukan mitra industri untuk mengembangkan perangkat komputer dan pendukung lainnya. Dalam hal ini, kata Budi, BRIN bekerja sama dengan anak perusahaan dari PT INTI (Industri Telekomunikasi Indonesia). Pertimbangannya, perkembangan dunia siber saat ini yang membutuhkan perhatian bidang keamanan. Lalu, "Bagaimana teknologi ini dikembangkan sesuai kondisi geografis, sosial dan budaya masyarakat indonesia."

Budi menilai lumrah kalau sistem e-voting BRIN dimanfaatkan di seluruh daerah karena syarat kebutuhan perangkat teknologi. Namun, harapannya, kendala itu bisa diatasi sehingga inovasi e-voting yang dikembangkan BRIN nantinya bisa dimanfaatkan lebih luas, bahkan oleh negara lain.

Fakta e-Voting Pilkades di Daerah

Webinar kali ini juga menghadirkan narasumber dari Kabupaten Banyuasin, diwakili oleh Sekretaris Daerah Erwin Ibrahim. Dia menceritakan pemanfaatan e-voting yang sudah mulai dilaksanakan sejak Pilkades 2015, melibatkan 160 desa. Namun, dalam perkembangannya, jumlah desa itu berkurang.

Erwin berdalih dirinya tak tahu alasannya karena sudah tak lagi bertugas di Dinas Kominfo. "Lalu sekarang bupati dan kepala dinas banyak yang baru, serta ada semacam kerugian terkait e-voting," kata dia.

Walaupun berkurang drastis dari masa perdana pemanfaatan e-voting di Banyuasin, Erwin menerangkan masih terdapat desa yang komitmen untuk menggunakannya. Sebab untuk pilkades setiap desa dibebaskan untuk menggunakan sistem pemilihan elektronik maupun langsung.

Erwin juga kerap melihat pilkades di Banyuasin berujung sengketa dan keributan. "Kami mencoba mengenalkan inovasi yang diinisiasi BRIN, untuk dilakukan implementasi agar menjadi proses demokrasi yang efisien dibanding cara konvensional yang berpotensi keributan. Bahkan juga menghemat biaya dengan e-voting ini."

Pilihan Editor: Begini Cuaca Jabodetabek dan Indonesia Hari Ini Menurut BMKG