KLHK Kaji Data Komisi Eropa yang Sebut Indonesia Sumbang 2,3% Emisi Global

Reporter

Antara

Editor

Abdul Manan

Jumat, 19 Juli 2024 10:45 WIB

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Laksmi Dhewanthi, sebagai National Focal Point UNFCCC memimpin Delegasi Republik Indonesia pada pertemuan Subsidiary Body ke-60 Konvensi Perubahan Iklim yang dilaksanakan di Bonn-Jerman pada tanggal 3 Juni sampai 14 Juni 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengkaji data dari Komisi Eropa sebagai badan eksekutif Uni Eropa yang menyatakan volume emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia sebesar 1,24 Gt setara CO2e atau sekitar 2,3 persen dari total emisi global pada 2022.

Data tersebut dilaporkan Komisi Eropa EC) dalam GHG Emissions of All World Countries 2023. Dalam laporan itu juga disebut peningkatan emisi GRK Indonesia mencapai 10 persen pada 2022 dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kami harus tahu metodologi apa yang digunakannya (EC) sehingga dikatakan berkontribusi 2,3 persen, dan akan disandingkan dengan data dan metodologi yang kami lakukan," kata Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Laksmi Dhewanthi kepada wartawan di Jambi, Kamis, 19 Juli 2024, seperti dilansir Antara.

Laksmi menjelaskan, Indonesia bukan penyumbang emisi terbesar. Hal ini dibuktikan dengan emisi per kapita Indonesia yang jauh lebih kecil dibandingkan negara maju sehingga data Komisi Eropa itu tidak sepenuhnya akurat.

Emisi GRK Indonesia, kata Laksmi, terus ditekan dan mengalami pengurangan dalam lima sektor, yaitu energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk (IPPU), agrikultur, dan FOLU (forest and other land use).

Advertising
Advertising

Menurut Laksmi, KLHK mencatat pengurangan emisi Indonesia mencapai 47,3 persen pada 2020, 43,8 persen pada 2021, dan 41,6 persen pada 2022 dibandingkan dengan baseline tahunan. Target NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia sebesar 43,2 persen dengan dukungan internasional dan 31,89 persen dengan usaha sendiri.

Laksmi mengatakan, untuk data GRK tahun 2023 masih dalam proses verifikasi. Dalam waktu dekat datanya segera dipublikasikan. KHLK menyakini hasilnya akan berbanding lurus dengan capaian penurunan emisi tahun sebelumnya.

"Intervensi juga terus dilakukan termuat dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan program yang ada, misalnya transisi energi ke yang lebih berkelanjutan, termasuk penghentian dini PLTU, penguatan sektor kehutanan demi meningkatkan serapan karbon, dan pengendalian sampah penghasil gas metana," ujar Laksmi.

Pilihan Editor: Mitigasi Perubahan Iklim Global, BMKG Resmikan Tower Pemantau Gas Rumah Kaca di Jambi

Berita terkait

Dugaan Korupsi Tata Kelola Sawit di KLHK Terkait dengan Proses Pemutihan Perusahaan

59 menit lalu

Dugaan Korupsi Tata Kelola Sawit di KLHK Terkait dengan Proses Pemutihan Perusahaan

Proses pemutihan perusahaan sawit ini diatur dalam UU Cipta Kerja, terdapat sanksi pencabutan izin dan denda.

Baca Selengkapnya

Berikut Asal Mula Hitungan BPKP soal Kebocoran Uang Negara Rp 300 Triliun dari Sawit

2 hari lalu

Berikut Asal Mula Hitungan BPKP soal Kebocoran Uang Negara Rp 300 Triliun dari Sawit

Angka itu merupakan hasil akumulatif hitungan denda perusahaan sawit yang beroperasi di kawasan hutan dan adanya selisih pembayaran denda.

Baca Selengkapnya

Tata Kelola Sawit Ilegal, KLHK Dikenal Lamban dan Tak Transparan

3 hari lalu

Tata Kelola Sawit Ilegal, KLHK Dikenal Lamban dan Tak Transparan

Organisasi sipil bicara kasus dugaan korupsi tata kelola sawit ilegal di KLHK yang sedang diusut Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

KLHK: Kebakaran Hutan Tahun Ini Telah Emisikan 41,2 Juta Ton CO2

4 hari lalu

KLHK: Kebakaran Hutan Tahun Ini Telah Emisikan 41,2 Juta Ton CO2

KLHK mencatat emisi karbon dari kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun ini sampai dengan 30 September 2024 sebesar 41.201.963 ton CO2 ekuivalen

Baca Selengkapnya

Korupsi Tata Kelola Sawit, Sawit Watch: Sudah Seharusnya Hukum Ditegakkan

4 hari lalu

Korupsi Tata Kelola Sawit, Sawit Watch: Sudah Seharusnya Hukum Ditegakkan

Sebanyak tiga organisasi masyarakat sipil merespons dugaan korupsi dalam tata kelola perkebunan sawit ilegal periode 20052-2024.

Baca Selengkapnya

KLHK Klaim Kurangi Kebakaran Hutan Hampir 60 Persen Sepanjang Tahun Ini

5 hari lalu

KLHK Klaim Kurangi Kebakaran Hutan Hampir 60 Persen Sepanjang Tahun Ini

KLHK memastikan pengendalian kebakaran hutan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas menjelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

KLHK Selidiki Tambang Emas Ilegal di Hutan Produksi NTB yang Beromzet Rp 1 Triliun per Tahun

5 hari lalu

KLHK Selidiki Tambang Emas Ilegal di Hutan Produksi NTB yang Beromzet Rp 1 Triliun per Tahun

Tim Gakkum KLHK masih di lokasi tambang emas ilegal di wilayah Sekotong, NTB untuk mengumpulkan bahan dan keterangan

Baca Selengkapnya

KLHK Punya Buku Panduan Khusus untuk Survei Tumbuhan dan Satwa Liar, Apa Isinya?

5 hari lalu

KLHK Punya Buku Panduan Khusus untuk Survei Tumbuhan dan Satwa Liar, Apa Isinya?

KLHK menyusun metode survei satwa dan tumbuhan yang tepat dalam Panduan Inventarisasi Keanekaragaman Hayati. Cara menangkal masalah pendataan.

Baca Selengkapnya

Riset Pemprov Jakarta: Truk dan Motor Sumber Utama Polusi Udara di Jakarta

5 hari lalu

Riset Pemprov Jakarta: Truk dan Motor Sumber Utama Polusi Udara di Jakarta

Hasil kajian ini penting untuk memberikan informasi mendasar untuk memahami sumber polusi di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Studi: Kendaraan Berat Penyumbang Terbesar Emisi Partikulat Sektor Transportasi Jakarta

6 hari lalu

Studi: Kendaraan Berat Penyumbang Terbesar Emisi Partikulat Sektor Transportasi Jakarta

Kendaraan berat, terutama truk, adalah penyumbang terbesar emisi partikulat (PM10, PM 2.5, dan karbon hitam), NOx, dan SO2.

Baca Selengkapnya