Walhi Kritik Kereta Tanpa Rel di IKN, Sebut Tetap Menghasilkan Emisi Karbon

Selasa, 30 Juli 2024 21:25 WIB

Model skala Kawasan Inti Pemerintahan Pusat Ibu Kota Nusantara atau IKN. ANTARA/Aji Cakti

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meragukan klaim ramah lingkungan yang disematkan pada kereta otonom tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) yang akan meluncur di jalanan inti Ibu Kota Nusantara (IKN). Manajer Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur, Dwi Sawung, mengatakan kereta model trem yang akan diuji jalan mulai Agustus nanti tetap menghasilkan emisi karbon.

"Untuk memindahkan orang, keluarga, dan pembangunan saja sudah tinggi emisinya" kata Sawung kepada Tempo, Selasa, 30 Juli 2024.

Dia menganggap perencanaan kereta otonom IKN tersebut tidak matang. Menurut Sawung, pemerintah belum menjelaskan jenis konsumen yang disasar oleh proyek sepur tanpa rel tersebut. Transportasi itu kemungkinan untuk mobilitas pegawai dan akses pemukiman dan perkantoran. Namun, bisa saja untuk kebutuhan lain.

"Kalau belum jelas, tidak bisa diklaim lebih rendah emisinya," tutur dia.

Kementerian Perhubungan sebelumnya mengumumkan akan menerapkan sistem tiket gratis kepada penumpang dalam masa uji coba sepur tanpa rel tersebut. Sistem tiket cuma-cuma akan berlaku hingga Desember 2024.

Advertising
Advertising

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan uji coba trem otonom digarap bersama perusahaan cina. Angkutan itu akan melaju di jalan dengan marka khusus yang telah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

“Kerja sama dengan perusahaan Cina. Mereka memberikan layanan gratis, sementara kita menyediakan jalan, juga marka jalan,” kata Menteri Budi dalam keterangan resmi, Selasa, 30 Juli 2024.

Dia menyebut armada kereta atau rolling stock trem otonom sudah tiba di Balikpapan. Terdapat dua dua rangkaian kereta atau trainset, masing-masing terdiri dari tiga gerbong. Trem otonom akan berputar melalui Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat dan sisi timur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Rangkaian kereta ini memiliki waktu tunggu atau headway selama lima menit.

Budi Karya menyebut kereta otonom sebagai lompatan teknologi baru dalam dunia transportasi di Indonesia. Moda ini beroperasi dengan baterai dan dipandu dengan marka jalan yang dilengkapi sensor. Kendaraan ini digadang-gadang ampuh untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan energi fosil.

Pilihan Editor: Marak Kasus Bunuh Diri Usia Muda, Ini Pemicunya Menurut Peneliti BRIN

Berita terkait

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

1 jam lalu

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan gedung DPR RI di IKN kemungkinan akan dimulai pada 2025. Ada anggapan boros anggaran.

Baca Selengkapnya

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

7 jam lalu

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

Komnas HAM mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama semester I 2024. Dari konflik agraria, kriminalisasi hingga UKT.

Baca Selengkapnya

Dampak Pembangunan IKN, Harga Tanah di Penajam Paser Utara Melonjak 70 Kali Lipat

10 jam lalu

Dampak Pembangunan IKN, Harga Tanah di Penajam Paser Utara Melonjak 70 Kali Lipat

Nilai jual objek tanah sebelum IKN dibangun Rp5 ribu per meter persegi, saat ini harga tanah bisa mencapai Rp350 ribu per meter persegi.

Baca Selengkapnya

Cara Daftar Kunjungan ke IKN untuk Masyarakat Umum dan Syaratnya

15 jam lalu

Cara Daftar Kunjungan ke IKN untuk Masyarakat Umum dan Syaratnya

Otorita IKN membuka kesempatan kunjungan kepada masyarakat, berikut ketentuan dan cara daftarnya

Baca Selengkapnya

Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025

17 jam lalu

Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025

PUPR menyediakan anggaran sebesar Rp 9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN dari tambahan anggaran 2025.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunggu Kesiapan IKN sebelum Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota: Ini Bukan Pindahan Rumah

20 jam lalu

Jokowi Tunggu Kesiapan IKN sebelum Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota: Ini Bukan Pindahan Rumah

Jokowi blak-blakan soal alasan Keputusan Presiden atau Keprres Pemindahan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

1.000 Warga di Kawasan IKN Bakal Demo Hari Ini, Tuntut Kepastian Hak Tanah dan Ganti Rugi

1 hari lalu

1.000 Warga di Kawasan IKN Bakal Demo Hari Ini, Tuntut Kepastian Hak Tanah dan Ganti Rugi

Seribuan warga Kawasan IKN, Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, bakal berdemonstrasi hari ini, Rabu, 18 September 2024.

Baca Selengkapnya

Ekspor Pasir Laut Menuai Kritik Walhi dan Susi Pudjiastuti, Jokowi: Itu Sedimen, Meski Wujudnya Pasir

1 hari lalu

Ekspor Pasir Laut Menuai Kritik Walhi dan Susi Pudjiastuti, Jokowi: Itu Sedimen, Meski Wujudnya Pasir

Ekspor pasir laut kembali digolkan lewat peraturan Mendag. Berbagai pihak lakukan kritik terhadap kebijakan ini. Apa kata Walhi dan Jokowi?

Baca Selengkapnya

Jokowi Bantah Ekspor Pasir Laut, Sedimen Itu Berbeda hingga Kritik dari Aktivis Lingkungan

1 hari lalu

Jokowi Bantah Ekspor Pasir Laut, Sedimen Itu Berbeda hingga Kritik dari Aktivis Lingkungan

Jokowi membantah membuka ekspor pasir laut. Menurut dia, ekspor yang dibuka adalah sedimen laut

Baca Selengkapnya

Pembangunan IKN Tahap II dimulai 2025, Bappenas: Fokus Membangun Economic Crowd

1 hari lalu

Pembangunan IKN Tahap II dimulai 2025, Bappenas: Fokus Membangun Economic Crowd

Pembangunan ini dianggap penting untuk dapat memastikan orang-orang yang tinggal di IKN tercukupi kebutuhan sosial dan fisiknya

Baca Selengkapnya