Bali Blockchain Summit 2024, PANDI Kembangkan IDCHAIN untuk Identitas Digital Terdesentralisasi

Reporter

Erwin Prima

Editor

Erwin Prima

Rabu, 21 Agustus 2024 09:22 WIB

Ketua PANDI John Sihar Simanjuntak dalam diskusi panel "Bali Blockchain Summit 2024" di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Bali, pada Selasa, 20 Agustus 2024. (PANDI)

TEMPO.CO, Jakarta - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) mengembangkan inovasi IDCHAIN, yakni sistem manajemen identitas digital berbasis blockchain untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan data pribadi. Melalui IDCHAIN, pengguna dapat mengelola, mengamankan, dan membagikan identitas digital dengan cara yang aman dan terdesentralisasi.

Ketua PANDI John Sihar Simanjuntak mengatakan keamanan data kini menjadi sorotan utama di dunia digital. Maraknya peretasan hingga kebocoran data tak hanya menjadi ancaman serius bagi masyarakat maupun perusahaan, tapi juga bagi sistem pertahanan suatu negara. Jaringan yang lebih aman pun kini dinantikan, salah satunya teknologi blockchain yang disebut sebagai solusi potensial untuk memperkuat infrastruktur digital di masa depan.

“Kita tahu beberapa hari belakangan ini banyak permasalahan penyalahgunaan penggunaan data pribadi, seperti kasus 4,7 juta data ASN yang dijual di forum hacker, kemudian pencatutan data KTP untuk pinjol dan pilkada, sehingga penting untuk mengamankan data-data kita,” ungkap Ketua PANDI John Sihar Simanjuntak dalam diskusi panel “Bali Blockchain Summit 2024” di Dharma Negara Alaya, Denpasar, Bali, pada Selasa, 20 Agustus 2024.

"IDCHAIN akan menjadi komponen penting dalam ekosistem pelindungan data pribadi di masa depan. Tidak hanya mematuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), tetapi juga memperkuat hak-hak individu atas data mereka, serta membawa kita lebih dekat ke era baru di mana privasi dan keamanan data menjadi prioritas utama,” tambahnya.

Melalui IDCHAIN, kata John, data pribadi nantinya tidak lagi dikendalikan oleh satu entitas terpusat, melainkan oleh pemilik data itu sendiri, dan ini sangat menjanjikan dalam melindungi data pribadi, namun tetap mematuhi peraturan hukum yang berlaku, yakni UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Advertising
Advertising

Selain itu, UID Protocol dalam IDCHAIN juga mengacu pada standar W3C DID yang telah diakui secara global sebagai standar untuk identifikasi terdesentralisasi (DIDs). Hal ini memastikan bahwa pengguna atau subjek UID memiliki kontrol penuh atas identitas mereka.

"Oleh karena itu, agar insiatif decentralized identifiers ini bisa diterima oleh masyarakat, kita memerlukan key stakehoder utama, dalam hal ini PANDI sangat terbuka untuk kerja sama agar terjadinya perluasan dari sisi jaringan dan juga aplikasinya," ujar John.

Dalam acara "Bali Blockchain Summit 2024" yang dihadiri ratusan peserta serta pelaku industri digital tersebut, PANDI berkomitmen penuh dalam mendorong pengembangan inovasi berkelanjutan teknologi blockchain. Hal serupa juga disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam sambutannya. "Saya harapkan songsong masa depan lebih cerah dengan memanfaatkan teknologi blockchain sebagai fondasi yang kokoh untuk melindungi dan mengembangkan karya digital," ujar Sandiaga.

Pilihan Editor: Hadapi Mpox, WHO Sarankan Vaksinasi Terarah daripada Massal

Berita terkait

Ada Pencurian Data Pribadi Pelanggan Indosat, Budi Arie: Kesalahan Dealer

6 hari lalu

Ada Pencurian Data Pribadi Pelanggan Indosat, Budi Arie: Kesalahan Dealer

Menkominfo Budi Arie tekankan dalang dari kasus pencurian data pribadi adalah oknum dealer Indosat Ooredoo Hutchison

Baca Selengkapnya

Data Pribadi Curian Dipakai Aktifkan Kartu SIM Indosat, Ini Tindakan Kominfo

7 hari lalu

Data Pribadi Curian Dipakai Aktifkan Kartu SIM Indosat, Ini Tindakan Kominfo

Kementerian Kominfo akan menon-aktifkan nomor HP dari operator seluler Indosat yang data registrasinya merupakan hasil pencurian data pribadi warga.

Baca Selengkapnya

Bawaslu DKI Periksa Dharma Pongrekun Hari Ini soal Dugaan Pencatutan KTP

26 hari lalu

Bawaslu DKI Periksa Dharma Pongrekun Hari Ini soal Dugaan Pencatutan KTP

Bawaslu DKI Jakarta memanggil pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto untuk menindaklanjuti laporan dugaan pencatutan KTP

Baca Selengkapnya

Dugaan Pencatutan KTP DKI untuk Dharma Pongrekun Dinilai Langgar UU Pelindungan Data Pribadi

31 hari lalu

Dugaan Pencatutan KTP DKI untuk Dharma Pongrekun Dinilai Langgar UU Pelindungan Data Pribadi

Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menilai dugaan pencatutan KTP DKI untuk pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana merupakan tindak pidana

Baca Selengkapnya

Dugaan Catut KTP untuk Pilgub Jakarta dan Sederet Kasus Data Pribadi Bobol

32 hari lalu

Dugaan Catut KTP untuk Pilgub Jakarta dan Sederet Kasus Data Pribadi Bobol

Tak hanya untuk pemilu, setiap lembaga, instansi, maupun perusahaan mampu mendapatkan data KTP seseorang dalam waktu singkat untuk aneka kepentingan.

Baca Selengkapnya

Data Pribadi PNS di BKN Diduga Bocor, Dijual Rp 160 juta di BreachForums

38 hari lalu

Data Pribadi PNS di BKN Diduga Bocor, Dijual Rp 160 juta di BreachForums

Data pribadi pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) diduga bocor karena diretas. Diperdagangkan di BreachForums Rp 160 juta.

Baca Selengkapnya

Survei Ungkap 2 Praktik Salah Kaprah Perlindungan Diri dari Kejahatan Siber

43 hari lalu

Survei Ungkap 2 Praktik Salah Kaprah Perlindungan Diri dari Kejahatan Siber

Survei dilakukan terhadap 10 ribu responden itu, 500 di antaranya berasal dari Indonesia.

Baca Selengkapnya

Penipuan Online Kian Marak, Berikut Tips Hindari Penyalahgunaan Informasi Pribadi

47 hari lalu

Penipuan Online Kian Marak, Berikut Tips Hindari Penyalahgunaan Informasi Pribadi

Masyarakat diimbau menghindari modus pencurian data pribadi yang sering disalahgunakan dalam penipuan online di industri layanan keuangan.

Baca Selengkapnya

Mengenal Session, Aplikasi Perpesanan yang Tidak Memerlukan Nomor Telepon dan Email

48 hari lalu

Mengenal Session, Aplikasi Perpesanan yang Tidak Memerlukan Nomor Telepon dan Email

Berbeda dengan banyak aplikasi perpesanan lainnya, Session tidak memerlukan nomor telepon atau email untuk membuat akun.

Baca Selengkapnya

Jawa Barat Gunakan Teknologi Blockchain untuk Aplikasi Kepegawaian

49 hari lalu

Jawa Barat Gunakan Teknologi Blockchain untuk Aplikasi Kepegawaian

Pemerintah Jawa Barat mengaplikasikan teknologi blockchain pada aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jabar.

Baca Selengkapnya