TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berbasis di daerah, khususnya di Kawasan Kantor Bersama (KKB) Makassar, menolak kebijakan pemindahan mereka ke pusat. Para peneliti ini menolak kebijakan sentralisasi riset yang diumumkan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko terkait homebase unit kerja pada 7 Oktober 2024 lalu.

Jika para peneliti di daerah menolak pindah dari domisilinya saat ini, mereka diberi pilihan pindah ke BRIN daerah (pemda) dengan jabatan fungsional tetap sebagai periset, kembali ke kementerian/lembaga asal dengan alih jabatan fungsional selain periset, atau mundur sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hasil pertemuan para peneliti KKB Makassar menghasilkan tiga sikap, yakni menolak sentralisasi, membuat policy brief tentang alternatif sistem kerja BRIN sebagai antitesis rancangan Kepka, dan menggelar gerakan melawan secara kreatif.

“Karena kami adalah periset, maka kami ingin mencoba menawarkan policy brief yang isinya kurang lebih tentang ‘menguatkan ekosistem penelitian: mendekatkan riset dengan keragaman isu di Indonesia’,” kata salah satu peneliti BRIN dari KKB Makassar ketika dihubungi Tempo, Kamis, 24 Oktober 2024.

Isi dari policy brief ini adalah sanggahan bahwa rencana kebijakan pemusatan para periset di homebase unit di jakarta dan sekitarnya merupakan hal yang tidak tepat.

Periset lain menegaskan bahwa mereka tidak hanya ingin mengkritik, tetapi juga mengusulkan alternatif yang konstruktif. “Kami ingin suara kami didengar oleh pimpinan tertinggi," ujarnya.

Salah satu dari periset KKB lainnya menambahkan bahwa Makassar memiliki kapasitas untuk menjadi homebase regional, dengan dukungan sekitar 300 anggota civitas di KKB.

Selain itu, para peneliti juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas disiplin ilmu. “Misalkan ada kelompok riset 10 orang dengan satu rumpun kepakaran, maka mereka bisa berkumpul untuk kerja-kerja akademik. Jadi, tidak harus sama kelompok risetnya. Kita juga akan memperkuat kelompok riset yang sesuai dengan passion," katanya.

Mereka merekomendasikan mediasi dengan Komisi X DPR dan mempertimbangkan demonstrasi damai untuk menyampaikan aspirasi. “Suara dari Sulawesi Selatan sangat penting agar didengar oleh DPR, mengingat ada perwakilan dari daerah ini,” tambah seorang peneliti. Dalam waktu dekat, mereka akan menyelesaikan policy brief tersebut dan melanjutkan gerakan kreatif sebagai simbol penolakan terhadap kebijakan sentralisasi ini.

Pilihan Editor: Unpam Miliki 102 Ribu Mahasiswa Saat Ini, Rektor: Kami Singkirkan Semua Penghalang Utama