TEMPO Interaktif, Jakarta - Saat berbagai negara berlomba melawan Google untuk membangun proteksi terhadap layanan raksasa mesin pencarian itu, Google meningkatkan upayanya untuk menyediakan pemahaman terkait permintaan yang diterima Google dari berbagai pemerintahan di seluruh dunia.

Dalam upaya menyediakan transparansi terkait urusan pemerintah, Google hari ini meluncurkan sebuah alat baru yang memungkinkan anda untuk melihat badan-badan pemerintahan mana saja di dunia yang telah meminta Google menghapus konten dari layanannya. Alat itu memetakan permintaan penghapusan dan permintaan tambahan informasi.

Permintaan penghapusan meminta penghapusan konten dari hasil pencarian Google atau dari produk Google lainnya, termasuk YouTube sementara permintaan data meminta informasi tentang akun pengguna atau produk Google.

Peta saat ini menggunakan data dari Juli hingga Desember 2009 di mana Google memperbarui data dalam selang waktu enam bulan. Dalam posting itu, Google mengeluarkan disclaimer bahwa data itu mungkin tidak akurat 100 persen. Sebagai contoh, sebuah permintaan mungkin meminta penghapusan lebih dari satu URL atau penghapusan informasi untuk berbagai pengguna.

Terkait permintaan data, Brasil memimpin dalam daftar dengan 3.663 permintaan. Amerika Serikat di posisi kedua dengan 3.580 permintaan data. Pemerintah Amerika juga mengeluarkan 123 permintaan penghapusan, di mana 80 persen dari permintaannya dipenuhi. Hal yang menarik bahwa Google juga mengungkap permintaan yang tidak dipenuhi.

Kemarin Google mengumumkan bahwa produknya diblok di 25 dari 100 negara yang dia layani, namun menolak menyebutkan negara yang memblok.

TECHCRUNCH | EZ