TEMPO Interaktif, Jakarta - Konferensi Para Pihak PBB untuk Perubahan Iklim Ke-16 di Cancun, Mexico memasuki hari keempat. Pertemuan akbar ini dihadiri utusan 200 negara dan pihak guna menyepakati pengurangan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer.
"Situasi perundingan di meja negosiasi masih berjalan alot. Namun demikian, Indonesia mendapat sambutan baik dari berbagai pihak sebagai salah satu katalis utama terjadinya perubahan mendasar,” kata Eddy Pratomo, Duta Besar Indonesia untuk Jerman yang merupakan penasehat senior delegasi Indonesia dalam Konferensi Iklim Cancun.
Eddy Pratomo merujuk kepada peran Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara berkembang yang pertama kali menyetujui peran MRV (Measurable, Reportable, and Verifiable). Skema ini merupakan suatu mekanisme untuk diaplikasikan dalam reduksi emisi gas-gas rumah kaca para pihak.
Saat ini negosiasi MRV telah mencapai perubahan mendasar. Sekarang sebagian besar negara maju dan berkembang, kata Eddy dalam siaran persnya, telah menyetujui peran vital MRV. Negosiasi lanjutan masih akan terus dilakukan untuk menyepakati spesifikasi mekanisme MRV untuk bisa masuk dalam tahap penerapan.
Meskipun sudah memasuki hari keempat, namun tidak ada greget dan gaung dari Konferensi Iklim Cancun. Hal ini berbeda dengan Konferensi Iklim Kopenhagen tahun lalu yang pada awalnya penuh dengan harapan. Sementara di Cancun, kata Eddy, muatan yang ada lebih mengarah ke restorasi rasa saling percaya (trust restoration) antara para pihak yang ada. "Hal ini sangat diperlukan untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi perundingan selanjutnya di Durban, Afrika Selatan, tahun depan,” ujarnya.
Dari meja perundingan, masih tampak sikap keras suara dari pihak-pihak yang seharusnya menjadi kunci keberhasilan negosiasi perubahan iklim. Amerika Serikat misalnya, terang-terangan menolak pencantuman terminologi Protokol Kyoto dalam bentuk apapun. Posisi serupa juga diambil Jepang ketika menolak konsep periode kedua komitmen atau yang lebih dikenal dengan istilah second commitment period.
Situasi seperti ini dapat menimbulkan polarisasi yang lebih kuat antara kubu-kubu yang memiliki pendapat berbeda sehingga menghambat kemajuan yang berarti. "Akan tetapi, di atas semuanya, yang paling krusial adalah adanya semangat kompromis di antara para pihak untuk dapat mengambil jalan terbaik dalam negosiasi yang tengah berlangsung,” kata Eddy.
UNTUNG WIDYANTO
"Situasi perundingan di meja negosiasi masih berjalan alot. Namun demikian, Indonesia mendapat sambutan baik dari berbagai pihak sebagai salah satu katalis utama terjadinya perubahan mendasar,” kata Eddy Pratomo, Duta Besar Indonesia untuk Jerman yang merupakan penasehat senior delegasi Indonesia dalam Konferensi Iklim Cancun.
Eddy Pratomo merujuk kepada peran Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara berkembang yang pertama kali menyetujui peran MRV (Measurable, Reportable, and Verifiable). Skema ini merupakan suatu mekanisme untuk diaplikasikan dalam reduksi emisi gas-gas rumah kaca para pihak.
Saat ini negosiasi MRV telah mencapai perubahan mendasar. Sekarang sebagian besar negara maju dan berkembang, kata Eddy dalam siaran persnya, telah menyetujui peran vital MRV. Negosiasi lanjutan masih akan terus dilakukan untuk menyepakati spesifikasi mekanisme MRV untuk bisa masuk dalam tahap penerapan.
Meskipun sudah memasuki hari keempat, namun tidak ada greget dan gaung dari Konferensi Iklim Cancun. Hal ini berbeda dengan Konferensi Iklim Kopenhagen tahun lalu yang pada awalnya penuh dengan harapan. Sementara di Cancun, kata Eddy, muatan yang ada lebih mengarah ke restorasi rasa saling percaya (trust restoration) antara para pihak yang ada. "Hal ini sangat diperlukan untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi perundingan selanjutnya di Durban, Afrika Selatan, tahun depan,” ujarnya.
Dari meja perundingan, masih tampak sikap keras suara dari pihak-pihak yang seharusnya menjadi kunci keberhasilan negosiasi perubahan iklim. Amerika Serikat misalnya, terang-terangan menolak pencantuman terminologi Protokol Kyoto dalam bentuk apapun. Posisi serupa juga diambil Jepang ketika menolak konsep periode kedua komitmen atau yang lebih dikenal dengan istilah second commitment period.
Situasi seperti ini dapat menimbulkan polarisasi yang lebih kuat antara kubu-kubu yang memiliki pendapat berbeda sehingga menghambat kemajuan yang berarti. "Akan tetapi, di atas semuanya, yang paling krusial adalah adanya semangat kompromis di antara para pihak untuk dapat mengambil jalan terbaik dalam negosiasi yang tengah berlangsung,” kata Eddy.
UNTUNG WIDYANTO
