TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI) Marzan Aziz Iskandar menilai stadion Gelora Bung Karno dan gedung Kura-kura DPR perlu segera diaudit teknologi. Kedua bangunan di kawasan Senayan tersebut sudah berumur puluhan tahun.
Marzan mengatakan, stadion Gelora Bung Karno perlu diaudit lantaran sudah berumur lebih dari 40 tahun. Apalagi, stadion berkapasitas lebih dari 80 ribu kursi dan termasuk terbesar di dunia tersebut sangat sering digunakan.
"Berdasarkan kategori umur dan pembebanan, sejalan waktu mengurangi batas spesifikasinya," ujar di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Rabu 4 Januari 2012.
Begitu pula gedung Kura-kura DPR, yang juga berusia lebih dari 40 tahun, kondisinya dianggap semakin rapuh pasca diduduki ribuan massa dalam reformasi tahun 1998. "Gedung Kura-kura DPR dulu pernah diduduki, ada kelemahan material,"kata pria yang juga menjabat Kepala BPPT ini.
Menurut Marzan, audit teknologi terhadap dua bangunan ikonik tersebut perlu dilakukan untuk mencegah potensi kerusakan yang mungkin timbul saat terus digunakan. Dengan adanya audit teknologi, upaya perbaikan dan renovasi untuk memperkuat bangunan dapat dilaksanakan.
Lalu, siapa yang wajib melakukan audit teknologi terhadap dua bangunan tersebut? "Pengelola harus bertanggung jawab melakukan audit," ujar Marzan.
Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono mengatakan, pengelola stadion Gelora Bung Karno adalah pemerintah provinsi DKI Jakarta. Adapun gedung Kura-kura tentunya menjadi tanggung jawab Dewan.
"Berdasarkan undang-undang, kalau gedung sudah diserahkan kepada pemilik, itu menjadi tanggung jawab pemilik. Sehingga pemeliharaan menjadi tanggung jawab pemilik, dan auditnya tergantung permintaan (pemilik)," kata Basuki di tempat sama.
MAHARDIKA SATRIA HADI
Berita terkait
Audit Tata Kelola Sawit dari Hulu sampai Hilir, BPKP Libatkan Kejagung, Kemenkeu hingga Polri
1 Juli 2022
BPKP tengah menyusun gambaran umum audit tata kelola industri sawit di Indonesia. Meliputi apa saja audit tersebut?
Baca SelengkapnyaKisruh Sriwijaya - Garuda, Menhub Setuju Audit BPKP
11 November 2019
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyetujui proses audit kerja sama Sriwijaya Air dan Garuda Indonesia Group oleh BPKP.
Baca SelengkapnyaYusril Minta Perjanjian Kerja Sama Garuda-Sriwijaya Diaudit
11 November 2019
Kuasa hukum dan pemegang saham Sriwijaya Air, Yusril Ihza Mahendra meragukan pengelolaan manajemen Sriwijaya oleh Garuda selama setahun terakhir.
Baca SelengkapnyaSiap Audit Perjanjian Garuda-Sriwijaya, BPKP: Satu Hari Juga Bisa
10 November 2019
Jika diminta, BPKP siap mengaudit perjanjian kerja sama anak perusahaan Garuda Indonesia dengan maskapai Sriwijaya Air.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Tanggapi Pemborosan Biaya Perjalanan Dinas 25,4 M
19 September 2019
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji untuk mengkaji pengelolaan dana perjalanan dinas PNS secara lebih komprehensif.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Tantang Milenial Bikin Aplikasi Ini Untuk Pemerintah
19 Agustus 2019
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anak muda milenial memiliki peluang untuk membantu pemerintah
Baca SelengkapnyaMenhub Budi Karya Minta Lion Air Perbaiki SOP dan Kualitas SDM
22 November 2018
Menteri Peruhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya telah merampungkan audit khusus yang dilakukan terhadap Lion Air.
Baca SelengkapnyaKemenhub Buka-bukaan Hasil Audit Spesial Lion Air
8 November 2018
Kementerian Perhubungan, Kushandono mengatakan sudah melakukan spesial audit terhadap 117 pesawat Lion Air.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: Audit BPKP tentang BPJS Kesehatan Keluar Pekan Depan
10 Agustus 2018
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan audit internal BPKP tentang status keuangan BPJS Kesehatan bakal keluar pekan depan.
Baca SelengkapnyaHarry Azhar: Indonesia akan Jadi Model Audit Forest
25 Oktober 2016
Menurut Harry, satu dari fokus bahasan dalam pertemuan itu terkait kebakaran hutan.
Baca Selengkapnya