TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, memperoleh sertifikat dari Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk pengelolaan kebun kelapa sawit berkelanjutan. Sertifikat yang dikeluarkan pada 29 Juli lalu ini menjadi yang pertama bagi petani swadaya di Indonesia dan ke dua di dunia.

"WWF Indonesia memandang petani swadaya sebagai bagian penting di industri sawit di Indonesia," kata CEO WWF Indonesia, Efransjah, melalui keterangan tertulis. Dia berharap, sertifikasi RSPO yang diperoleh Asosiasi Sawit Amanah dapat diadopsi dan menjadi contoh pengelolaan sawit di Indonesia.

Kini sebanyak 349 petani swadaya bergabung dengan Asosiasi Sawit Amanah. Lahan yang mereka miliki mencapai 763 hektare di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo. Terbentuknya asosiasi didukung oleh berbagai lembaga, yaitu Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah Riau, RSPO Carrefour Foundation International, PT Inti Indosawit Subur, dan WWF Indonesia.

Sekretaris Jenderal RSPO Darrel Webber mengapresiasi prestasi yang diraih Asosiai Sawit Amanah. "RSPO menyambut baik pencapaian proyek petani swadaya di Indonesia yang telah berkontribusi sebesar 40 persen dari produksi nasional," kata dia.

Webber menyatakan pentingnya hubungan petani swadaya dengan sumber daya alam. "Mereka perlu memahami manfaat sertifikasi, misalnya akses terhadap permintaan internasional untuk kelapa sawit berkelanjutan," imbuhnya.

Ia menyebutkan, manfaat jangka panjang pengelolaan sawit berkelanjutan di antaranya efisiensi produksi, biaya pengolahan, serta peningkatan produktivitas. Inilah yang mendorong RSPO untuk membuat program RSPO’s Smallholders Fund Initiative untuk mendukung pembiayaan sertifikasi petani swadaya.

Manajer Asosiasi Sawit Amanah Sunarno menyatakan para petani merasakan manfaat langsung dari program ini. Dia menyebutkan, sebelum menjalani pelatihan, produksi rata-rata tandan buah segar sawit berjumlah 20 ton per tahun. Empat bulan pertama setelah pelatihan hasilnya meningkat menjadi 24 ton per tahun.

"Padahal empat bulan pertama setelah pelatihan adalah musim kering sehingga produktivitasnya lebih rendah," ujar dia.

Melalui pelatihan implementasi prinsip dan kriteria RSPO, petani swadaya memperoleh pemahaman mendalam mengenai lingkungan hidup. "Faktor lingkungan menjadi pertimbangan anggota Amanah dalam perluasan kebun kelapa sawit," kata Sunarno.

Dia menegaskan, para petani hanya akan memperluas lahan ke kawasan perkebunan. Mereka tidak akan memperluas ke kawasan bernilai konservasi tinggi maupun daerah perlintasan satwa.

Data Kementerian Pertanian menyebutkan, lebih dari 40 persen total produksi kelapa sawit Indonesia berasal dari perkebunan rakyat. Di Provinsi Riau, sekitar 1,1 juta hektare lahan kebun kelapa sawit dikelola oleh petani, 76 persen di antaranya dikelola oleh petani swadaya.

Salah satu hambatan terbesar bagi petani untuk menuju pengelolaan berkelanjutan adalah kurangnya informasi dan pemahaman mengenai teknologi pertanian. Alternatif untuk mengatasi hambatan, antara lain melalui peningkatan pengetahuan dan produktivitas petani swadaya. Melalui upaya ini diharapkan perluasan lahan kebun sawit dengan cara merusak dapat ditekan.

SATWIKA MOVEMENTI