Aplikasi MataMassa untuk Awasi Pilkada Serentak 2015

Reporter

Jumat, 11 September 2015 05:14 WIB

Aplikasi MataMassa. matamassa.org

TEMPO.CO, Jakarta - Southeast Asia Technology and Transparency Inititives (SEATTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta ICT Laboratory for Social Changes (iLAB) meluncurkan aplikasi MataMassa, yang bisa digunakan untuk mengawasi jalannya Pilkada.

Aplikasi MataMassa ini juga turut merangkul badan pemerintah yang berkaitan dengan jalannya pemilihan kepala daerah, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Aplikasi ini dibangun untuk melibatkan masyarakat yang partisipasinya masih rendah," ujar Ketua AJI Jakarta Ahmad Nurhasim, dalam acara peluncuran buku MataMassa: Gerakan untuk Pengawasan Pemilu Berbasis Teknologi, di Hotel Grand Cemara, Kamis, 10 September 2015.

Dalam pertemuan ini, turut hadir pula komisioner KPU Ferry, Kurnia Rizkiyansyah; anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak; komisioner KPK, Adnan Pandu Praja; penggagas MataMassa, Umar Idris; serta perwakilan iLAB, Nanang Syaifudin. Diskusi ini menyampaikan soal peluncuran buku MataMassa.

Buku ini membahas mengenai apa itu MataMassa dan latar belakangnya. Buku ini adalah sebuah pengantar mengenai aplikasi MataMassa yang merupakan aplikasi yang ditujukan untuk mengawal pilkada dan pemilu. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Aplikasi ini sudah bisa diunduh melalui Google Play Store. Walaupun masih dalam bahasa Inggris, minggu depan aplikasi tersebut akan mulai diluncurkan dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Untuk menggunakan aplikasi ini, pengguna tinggal menandai posisi di peta, kemudian mengunggah foto sebagai bukti pelanggaran. Selain itu, untuk menjamin kredibilitas dari informasi yang dilaporkan, pihak pelapor diwajibkan mengisi data pribadi. Nantinya laporan ini akan diverifikasi langsung kepada pelapor.

Mengenai keamanan pelapor, MataMassa sudah menjaminnya. Identitas yang dilaporkan tidak akan dipublikasikan dan hanya diketahui oleh admin MataMassa. "Ini supaya masyarakat dapat berkontribusi dengan bebas dengan keamanan dan kenyamanan tetap terjamin," ujar Umar di sela diskusi.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

55 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya