Petugas kebersihan menggunakan alat berat memindahkan sampah yang telah menumpuk di lokasi Tempat Pembuangan Sampah sementara di kawasan Kalibata, Jakarta, 4 November 2015. Penghadangan truk Dinas Kebersihan DKI Jakarta di Cileungsi, Bogor dilakukan oleh sekelompok massa. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
TEMPO.CO , Jakarta: Kisruh pengelolaan sampah antara Pemerintah DKI Jakarta dengan PT Godang Tua Jaya agaknya baru berlangsung sementara. Namun, ribuan ton sampah yang makin bertambah tiap hari tak bisa menunggu hingga kisruh selesai.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengatakan permasalahan sampah Ibuvkota tak bisa diselesaikan hanya dengan mencari lahan pembuangan akhir pengganti Bantargebang. Menurut dia, solusi jangka panjangnya adalah menyelesaikan sampah di hulu.
"Konsumen harus diajarkan mereduksi pemakaian sampah terutama sampah plastik," ujar Tulus saat berkunjung ke kantor Tempo, Jumat, 6 November 2015.
Hal paling sederhana, misalnya, dengan membawa kantong belanjaan sendiri saat berbelanja di supermarket. Bila tidak, konsumen harus membayar kantong kresek. Hal ini sudah diterapkan di berbagai negara maju seperti di Mosco, Rusia.
"Supermarket harus satu suara soal menetapkan harga kantong kresek. Agar konsumen 'dipaksa' mengurangi sampah," ujarnya.
Ia mengatakan agar efektif betul, DKI Jakarta sebaiknya mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur pengurangan penggunaan sampah.
Sama seperti Perda yang mengatur kawasan dilarang merokok. Menurut Tulus, sampah dan rokok sama berbahayanya bagi keberlangsungan hidup manusia.
Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menawarkan solusi lain. Menurut dia, pengelolaan sampah tidak bisa semata-mata ditangani pemerintah provinsi. Namun, harus melibatkan warga sebagai tempat awal bermulanya ribuan ton sampah DKI Jakarta.
Menurut Nirwono, pengelolaan sampah tidak bisa top down, harus dimulai dari yang kecil. Misalnya diberikan ke tingkat kelurahan atau RT dan RW.
"Saya yakin mereka mampu. Kasih anggaran yang sama besar tiap kelurahan lalu Pemprov bikin lomba kebersihan. Siapa yang paling bisa menjaga kebersihan lingkungannya dalam satu waktu, berikan penghargaan," ujar Nirwono.
Kisruh berkepanjangan ini, kata dia, harus menjadi pukulan bagi warga Jakarta bahwa sampah bukan hanya persoalan Gubernur, tapi persoalan setiap orang.
Heri Chaeruddin, anggota Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kelurahan Cipulir, Jakarta Selatan, setuju bila pengelolaan sampah diserahkan ke kelurahan. Karena kerap membantu Suku Dinas Kebersihan mengangkut sampah, Heri dan teman-temannya mengaku siap mengurus ratusan ton sampah warga Cipulir.
"Lahannya juga ada di kami. Pemerintah Provinsi tinggal beri insinerator untuk setiap kelurahan," kata Heri saat ditemui Tempo sedang mengangkut sampah di Pasar Kebayoran Lama, Rabu lalu.
