Antrian wartawan mengular sejak pagi untuk mendapatkan akses masuk Konferensi Perubahan Iklim (COP21) di Paris, Prancis, 30 November 2015. Ada 8000 pendaftar namun hanya 3000 yang disetujui. TEMPO/Agustina Widiarsi
TEMPO.CO, Paris - Rachmat Witoelar, utusan khusus presiden untuk perubahan iklim, mengatakan pemerintah Indonesia melibatkan sejumlah negosiator non-formal dari kalangan diplomat sampai kelompok agamawan untuk turut berunding dalam negosiasi Konferensi Perubahan Iklim ke-21 Paris (COP21 Paris).
Mereka, kata Rachmat, memiliki tugas penting untuk meloloskan konsep yang ditawarkan pemerintah Indonesia tentang agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sampai pendanaan.
Beberapa negosiator non formal tersebut di antaranya, mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda, Duta Besar Rusia untuk Rusia Djauhari Oratmangun, dan mantan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin. "Mereka berpengalaman dan punya jaringan kuat," ujar Rachmat di Le Bourget Exhibition Center, Rabu, 2 Desember 2015.
Bersama 60 orang negosiator formal, Hasan Wirayuda cs akan turut berunding hingga akhir pekan ini untuk mencapai kesepakatan. Dalam COP21 ini Indonesia menawarkan komitmen untuk tetap menjaga suhu rata-rata dunia agar tak melebihi 2 derajat Celsius.
Di tempat yang sama Din Syamsudin mengatakan, komitmen para kepala negara akan menjadi penentu masa depan bumi. "Lingkungan harus dijaga demi masa depan anak cucu," tuturnya. Din mengatakan semua orang harus turun tangan dalam mengatasi perubahan iklim.
Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara penyumbang polusi dunia. Peringkat tersebut dikhawatirkan naik dengan adanya bencana kabut asap yang terjadi pada 4 bulan lalu di Pulau Sumatera dan Kalimantan. "Yang patut disyukuri adalah pemerintah berkomitmen untuk melakukan mitigasi bencana asap,"kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi sebesar 29 persen pada 2030 atau 41 persen dengan bantuan internasional. Namun, menurut dia, target tersebut tak akan tercapai apabila semua negara tak berkontribusi dalam aksi mitigasi dan adaptasi, terutama negara-negara maju. Saat ini pejabat dari 195 negara memiliki waktu satu pekan untuk merampingkan rancangan kesepakatan yang kini masih setebal 50 halaman
